Mendikdasmen Abdul Mu’ti Ajukan Tambahan Anggaran Rp14,4 Triliun untuk PIP dan Insentif Guru Honorer

wartajatim.CO.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Usulan ini ditujukan untuk memperkuat sejumlah program prioritas, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP) hingga peningkatan insentif bagi guru honorer.

Mu’ti menilai, pagu anggaran yang diterima Kemendikdasmen sebesar Rp55 triliun, atau sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan Rp757,82 triliun untuk tahun 2026, belum memadai untuk mendukung seluruh program yang direncanakan.

Baca Juga: Prabowo Siapkan Rp402,4 Triliun untuk Ketahanan Energi dalam RAPBN 2026

“Dengan pagu anggaran sebesar Rp55 triliun, masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai,” ungkap Mu’ti saat menyampaikan paparannya.

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan ke berbagai program penting, termasuk peningkatan bantuan dana PIP bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp14,4 triliun untuk membiayai sebagian usaha program dan kegiatan prioritas,” jelasnya.

Dalam rencananya, bantuan dana PIP untuk siswa sekolah dasar (SD) akan naik dari Rp450 ribu per tahun menjadi Rp600 ribu, sedangkan untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP) meningkat dari Rp750 ribu menjadi Rp1 juta per tahun.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Sampaikan RAPBN 2026 dengan Delapan Agenda Prioritas di Sidang Paripurna DPR

Tidak hanya itu, Mu’ti juga menuturkan bahwa pemerintah berencana memperluas cakupan penerima PIP hingga ke jenjang taman kanak-kanak (TK).

“Pemerataan akses pendidikan sejak usia dini adalah langkah penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan,” ujarnya.

Selain fokus pada PIP, Mendikdasmen juga menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Ia menyebutkan bahwa insentif bulanan bagi guru non-ASN yang sebelumnya Rp300 ribu per bulan akan dinaikkan menjadi Rp500 ribu per bulan.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Bangkalan Verifikasi Ribuan Tenaga Non-ASN untuk Usulan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu