WartaJatim.CO.ID — Keberadaan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, belakangan ramai dibicarakan publik usai viral di media sosial.
Struktur beton sepanjang dua hingga tiga kilometer itu menuai protes karena dinilai menyulitkan para nelayan setempat untuk mengakses laut.
Sebuah video yang diunggah akun Instagram @cilincinginfo pada 7 September 2025 menunjukkan keresahan nelayan terkait kondisi tersebut.
Dalam video, seorang warga terdengar mengeluhkan, “Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Jadi awalnya perlintasan nelayan, sekarang harus memutar jauh.”
Pemprov DKI Tegaskan Urusan Pemerintah Pusat
Baca Juga: Gubernur Khofifah Alokasikan Rp10,5 Miliar untuk Perbaikan Tanggul Kritis di Desa Sumberwuluh Lumajang
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menanggapi keresahan tersebut dengan menegaskan bahwa pembangunan tanggul beton bukan merupakan kewenangan Pemprov DKI.
“Ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada swasta PT Karya Citra Nusantara (KCN),” jelas Pramono di Balai Kota pada Kamis, 11 September 2025.
Meski begitu, ia menyadari keresahan yang dirasakan para nelayan Cilincing. Pramono menyebut sudah meminta dinas terkait untuk berkoordinasi dengan pihak KCN.
“Harus ada jaminan akses bagi para nelayan yang beraktivitas di wilayah tersebut,” tegasnya.
KCN Klarifikasi: Bukan Tanggul, Tapi Pembangunan Pelabuhan
Sehari kemudian, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa beton yang dipersoalkan itu bukan tanggul penutup laut, melainkan bagian dari proyek pembangunan pelabuhan.
Baca Juga: Bupati Bangkalan Lukman Hakim Ajak Petani, Nelayan, dan Peternak Ikut Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Perlindungan Pekerja Rentan
“Kami bukan bikin pulau lalu dijual atau bikin perumahan. Kami membangun pelabuhan. Ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah,” ujar Widodo dalam konferensi pers di kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara pada Jumat, 12 September 2025.
Ia menambahkan, proyek tersebut adalah hasil kerja sama pemerintah dengan swasta tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD.
“Pemerintah tidak keluar uang Rp1 pun dalam proyek ini. Justru proyek ini bisa jadi contoh di daerah lain untuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Dampak Bagi Nelayan dan Janji Solusi
Menurut Widodo, progres pembangunan pelabuhan KCN saat ini sudah mencapai 70 persen. Pier 1 telah selesai, Pier 2 ditargetkan rampung tahun depan, sementara Pier 3 yang tengah jadi sorotan masih dalam pengerjaan.
PBaca Juga: Nelayan Bangkalan Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Lomba Perahu Hias di Pantai Martajasah Long Gledhek
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap kepentingan nelayan. KCN mencatat ada sekitar 700 nelayan dan lebih dari 1.000 kapal kecil yang beroperasi di kawasan Cilincing.
Artikel Terkait
Sinergi Pemerintah Lumajang dan Jawa Timur Percepat Penanganan Kerusakan Tanggul Kritis di Kampung Renteng
Kerusakan Tanggul di Dusun Kebondeli Lumajang Picu Status Darurat Kemanusiaan, Pemerintah Percepat Penanganan
Geger! Motor Tersangkut di Atas Pagar Beton Lampung Timur, Diduga Gagal Dicuri Maling
Nelayan Bangkalan Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Lomba Perahu Hias di Pantai Martajasah Long Gledhek
Bupati Ipuk Gandeng Nelayan Desa Patoman Banyuwangi Tenggelamkan Fish Bank Demi Konservasi Laut dan Kesejahteraan