Sinergi Pemerintah dan Koperasi: Rapat Koordinasi Program Kredit Prokesra di Jawa Timur

WartaJatim.CO.ID - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kredit Perbankan/Lembaga Keuangan Dengan Instansi Terkait Tahun 2025.

Dikutip WartaJatim dari Kominfo Jatimprov, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Peserta rapat terdiri dari 75 orang yang berasal dari Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kab/Kota se-Jawa Timur dan PT. BPR Jatim Kantor Cabang se-Jawa Timur.

Acara ini tidak hanya bertujuan meningkatkan sinergitas, tetapi juga untuk membahas perencanaan serta evaluasi program pembiayaan yang telah berjalan.

Baca Juga: Sinergi Nasional: Garuda Indonesia dan Pemerintah Perkuat Perlindungan PMI

Selain itu, rapat ini juga merancang langkah-langkah strategis untuk program Tahun 2025-2029.

Kepala Bidang Pembiayaan Diskop UKM Jatim, Arif Lukman Hakim, yang mewakili Kepala Diskop UKM Jatim, menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh komitmen dan sinergi dalam pelaksanaannya.

"Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi secara konstruktif agar program yang dirancang dapat berjalan optimal," ujar Arif dalam laman Diskop UKM Jatim, Kamis (20/2/2025).

Ia menambahkan, "Tahun 2022-2024 telah menjadi periode penting dalam pelaksanaan program pembiayaan di Jawa Timur, di mana kita telah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui skema subsidi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan."

Baca Juga: Pertamina Regional Jawa Gelar Donor Darah untuk Kesehatan dan Keselamatan

Dalam pelaksanaan program Prokesra, Arif mengisahkan beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya keterlambatan realisasi subsidi pada tahun 2022.

Dengan jumlah Rp7 miliar yang dialokasikan, hanya Rp98 juta yang terserap.

"Hal itu terjadi karena realisasinya terlambat dan plafon maksimal yang ditentukan hanya Rp10 juta saja, jadi sudah plafonnya rendah realisasinya lambat, tetapi itu hal yang wajar karena ini kan program baru, jadi butuh proses," jelas Arif.

"Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah antisipatif agar pada tahun-tahun mendatang, subsidi dapat disalurkan secara lebih efisien," terang Arif.