Mewujudkan Pemerintahan Bersih: Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah oleh KPK

WartaJatim.CO.ID - Upaya pencegahan korupsi di Indonesia semakin diperkuat dengan peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD MCP) oleh KPK pada Rabu, 5 Maret 2025, merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Magetan, Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekda Kabupaten Magetan dan Inspektur Daerah, yang menunjukkan komitmen bersama dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Baca Juga: Mensos Saifullah Yusuf Mengungkap Banjir Jakarta Mulai Surut Setelah Tiga Hari, Pengungsi Kembali ke Rumah

Indikator IPKD MCP Tahun 2025 mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Baca Juga: Apakah Fitnah Membatalkan Puasa? Temukan Jawabannya di Sini!

Deputi PKD BPKP, Raden Suhartono, juga menyoroti pentingnya penguatan pengendalian kecurangan, yang masih menjadi tantangan di banyak daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperbaiki tata kelola, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya.

Pimpinan KPK RI, Setyo Budianto, berharap bahwa peluncuran IPKD MCP ini dapat berfungsi sebagai alat monitoring dan pengendalian yang efektif.

Baca Juga: Update Terbaru Kasus Kecelakaan Maut Bendahara Umum Demokrat Renville Antonio: Sopir Pikap Ditetapkan Tersangka

"Saya harapkan, program ini bukan hanya sekedar center tapi menjadi sebuah kontrol, bisa memonitor atau mengendalikan, bisa menjadi surveilans untuk pengamatan sehingga 8 fokus area tercapai," ungkapnya.

Dengan harapan ini, KPK berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan ekosistem pencegahan korupsi yang lebih baik di Indonesia. (gha)