Gus Barra Luncurkan Bimbingan Teknis Pasca Bencana dalam Program 100 Hari Kerja Bupati Mojokerto

WartaJatim.CO.ID - Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menunjukkan komitmennya dalam kepemimpinan melalui Program 100 Hari Kerja.

Pada Selasa, 18 Maret 2025, Gus Barra membuka Bimbingan Teknis Pasca Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan bencana.

Dikutip WartaJatim dari laman Kabupaten Mojokerto, Kegiatan ini diadakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penanganan pasca bencana kepada para peserta.

Baca Juga: Rapat Perdana Wali Kota Mojokerto: Menuju 100 Hari Kerja yang Berorientasi pada Kesejahteraan

Dalam arahannya, Gus Barra menjelaskan pentingnya rencana antisipasi pasca bencana yang dikenal dengan istilah Jitupasna, atau Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Metode Jitupasna ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan fokus pada pemulihan yang disesuaikan dengan data kerugian dan kerusakan yang akurat.

Gus Barra menekankan bahwa usaha pemulihan pasca bencana tidak dapat dilakukan oleh segelintir orang saja.

Baca Juga: Pemkab Mojokerto Gelar Buka Puasa Bersama Ulama dan Umara untuk Perkuat Silaturahmi dan Dukungan Keagamaan di Bulan Suci Ramadan

Dibutuhkan peran aktif dari seluruh golongan masyarakat untuk memaksimalkan upaya pemulihan jika bencana terjadi.

"Jitupasna memfokuskan pemulihan (pasca bencana) dengan segera seperti infrastruktur dan perekonomian, oleh karena itu kebersamaan, kerjasama, dan komitmen yang kuat dari kita semua sangat dibutuhkan demi Kabupaten Mojokerto Tangguh Bencana," beber Gus Barra.

Selain membahas Jitupasna, Gus Barra juga menyampaikan pandangannya mengenai penanggulangan bencana.

Ia menggarisbawahi lima poin penting yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan para stakeholder lainnya.

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Gantikan Karangan Bunga dengan 2.657 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Bencana

Pertama, perlu ada perubahan paradigma dari reaktif menjadi proaktif, yang berarti beralih dari penanganan darurat ke pengurangan risiko.

Kedua, penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang mencakup semua aspek pembangunan daerah.

Ketiga, karakter masyarakat yang peduli terhadap sesama, terutama kepada korban bencana, harus dibentuk tanpa memandang suku, agama, atau ras.

Baca Juga: Safari Ramadhan Bupati Mojokerto: Gus Barra Berikan Nasehat Penting di Bulan Suci

Keempat, penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian; semua pihak harus bersinergi.

Terakhir, peningkatan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan setiap pelaku penanggulangan bencana, termasuk relawan dari BPBD, sangatlah penting.