Bupati Bojonegoro Setyo Wahono Hadiri Rapat Koordinasi KPK untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi di Yogyakarta

WartaJatim.CO.ID - Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan ini berlangsung di Jogja Expo Center, Yogyakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025.

Dikutip WartaJatim dari laman Kabupaten Bojonegoro, Rapat ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, serta gubernur dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Baca Juga: Promedia Teknologi Indonesia dan Ayo Media Network Gelar Acara Buka Bersama di Bandung: Momen Jalin Silaturahmi di Ramadhan 2025

Wahono hadir bersama Ketua DPRD Abdulloh Umar dan Pj Sekda Djoko Lukito, menunjukkan komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wahono menegaskan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di Bojonegoro.

Ia menyatakan bahwa Pemkab Bojonegoro akan menerapkan program pelayanan berbasis E-Government dan SapaBupati, yang merupakan saluran aspirasi dan pengaduan bagi masyarakat.

Baca Juga: Luhut Klaim Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ungkap Reaksi Prabowo Saat Terima Laporan Baik MBG

"Melalui upaya-upaya ini kami berharap masyarakat bisa ikut mengawasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Semua akan dilaksanakan secara transparan," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Wahono menekankan perlunya melibatkan akademisi dan badan riset daerah dalam perencanaan tata kelola pemerintahan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pemerintahan.

Baca Juga: Jadi Program Prioritas Prabowo, DEN Klaim MBG Mampu Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja dan Turunkan Angka Kemiskinan hingga 5,8 Persen

Setyo Budianto, Ketua KPK, juga memberikan penekanan pada pentingnya perencanaan yang baik dan sistem monitoring yang terintegrasi untuk mencegah korupsi.

"Kita berharap ada perencanaan yang baik dan jelas, MCP (Monitoring Center for Prevention, red) mencoba menjadi sistem monitoring yang terintegrasi," terang Setyo Budianto.

Ia berharap semua pihak dapat berkolaborasi dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik. Dalam sambutannya, Budianto mengungkapkan rasa terima kasih atas partisipasi seluruh kepala daerah yang hadir.