Sinergi Bupati Lumajang dengan Aparat Keamanan dan Masyarakat Desa Perkuat Stabilitas Jelang Pilkada

WartaJatim.CO.ID - Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat desa merupakan kunci utama dalam memperkuat keamanan hingga tingkat akar rumput.

Hal ini disampaikannya dalam forum “Kongkow Bareng Kades” yang mempertemukan Forkopimda dan kepala desa dari Kecamatan Klakah dan Ranuyoso.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Lumajang, Kegiatan berlangsung di Gedung Panti PKK Lumajang pada Senin, 2 Juni 2025.

Baca Juga: Laba Turun, Tapi UNVR Tetap Royal! Ini Fakta Mengejutkan Dividen 2025

Bunda Indah mengingatkan bahwa kerja sama ini tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban, namun juga berfungsi sebagai upaya meluruskan informasi yang beredar di masyarakat agar tidak menimbulkan perpecahan.

“Kerja sama yang erat antara semua pihak akan membantu menjaga keamanan sekaligus mencegah penyebaran informasi negatif yang dapat memecah belah masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Indah menyoroti adanya framing negatif di media sosial seputar pencurian hewan dan kendaraan bermotor yang tengah viral.

Baca Juga: Inovasi Alami Pengendalian Tikus: Dinas Pertanian Banyuwangi Lepas 421 Burung Hantu di 10 Kecamatan

Fenomena ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah dan Forkopimda.

Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, ia berharap keamanan dapat terjaga dengan lebih baik dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta aparat keamanan tetap kuat.

Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma menegaskan bahwa menjaga kondusifitas wilayah adalah tanggung jawab bersama yang sangat strategis. Terlebih lagi, hal ini semakin penting menjelang Pilkada yang akan datang.

Baca Juga: Dinas Pertanian Banyuwangi Pastikan Hewan Kurban Bebas Penyakit Menjelang Idul Adha 2025

Para kepala desa berperan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat serta menguatkan sistem keamanan komunitas di desa masing-masing.

“Dampak framing negatif bisa menjatuhkan citra daerah, mengganggu stabilitas sosial, bahkan menghambat investasi. Oleh karena itu, kepala desa harus proaktif mengedukasi masyarakat dan menggerakkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan rasa aman yang nyata,” jelas Wakil Bupati.