Pengesahan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sampang Tingkatkan Transparansi dan Kesehatan Masyarakat

Setelah disahkan, Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 akan segera dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga: Tips Membeli Kambing Kurban untuk Idul Adha 2025 agar Sesuai Syariat, Pastikan Usia dan Kesehatannya

Sedangkan, Raperda Kawasan Tanpa Rokok yang telah menjadi Peraturan Daerah merupakan hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui surat resmi Gubernur yang diterbitkan pada 5 Mei 2025.

Regulasi ini dipandang sebagai dasar hukum penting dalam membangun ruang publik yang sehat dan nyaman, sekaligus memberikan perlindungan khusus terhadap masyarakat dari dampak negatif asap rokok.

Pemerintah Kabupaten Sampang berharap, kedua peraturan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan warga.

Baca Juga: Bongkar Rahasia Wisata Malang: Dari Spot Viral, Alam Memukau, Hingga Liburan Murah yang Bikin Ketagihan!

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Proses ini menandai komitmen bersama untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Sampang. (gha)