WartaJatim.CO.ID - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas jalur pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri mendapat sambutan hangat dari kalangan dewan.
Langkah ini dinilai sebagai solusi nyata agar tidak ada lulusan SMP yang terhenti pendidikannya karena faktor biaya.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyampaikan bahwa kebijakan beasiswa untuk sekolah swasta ini bisa mengurangi risiko tingginya angka anak putus sekolah.
Menurutnya, pemerintah sudah tepat dalam membaca persoalan ketimpangan daya tampung sekolah negeri dan kebutuhan belajar para siswa.
Dengan pemberian beasiswa, Puguh berharap tidak ada lagi siswa di Jawa Timur yang merasa terhalang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK, meskipun harus bersekolah di swasta.
Berdasarkan catatan terbaru, lulusan SMP di Jatim pada tahun ini mencapai 682.252 orang, sedangkan kursi di SMA dan SMK negeri hanya tersedia 261.396.
"Jumlah lulusan SMP atau sederajat tahun ini mencapai 682.252 siswa, sedangkan daya tampung SMA dan SMK negeri hanya 261.396 kursi," kata Puguh.
Baca Juga: Puguh DPRD Jatim Resmikan Desa Tangguh Bencana di Batu dengan Kolaborasi Pentahelix
"Ini artinya ada lebih dari 400 ribu anak yang terancam tidak tertampung di sekolah negeri," sambungnya.
Rinciannya, SMA negeri di Jatim hanya mampu menampung 126.180 siswa, sementara SMK negeri sekitar 135.216 kursi.
Kondisi inilah yang mendorong Pemprov menyediakan jalur alternatif berupa beasiswa ke sekolah swasta dengan total 72.841 beasiswa.
Dari jumlah itu, 32.562 merupakan beasiswa penuh dan 40.279 berupa bantuan potongan biaya.
Artikel Terkait
Raih Predikat Cum Laude, Puguh Wiji Pamungkas Resmi Sandang Gelar Doktor Usai Kaji Politik Identitas
Rayakan Iduladha 1446 H, Puguh Wiji Pamungkas Sumbang 3 Sapi dan 15 Kambing untuk Kurban
PKS Jatim Kurban 2.379 Hewan, Puguh Wiji Pamungkas Sebut Iduladha Dorong Perputaran Roda Ekonomi
Puguh DPRD Jatim: Gelombang PHK Ancam Ekonomi dan Sosial, Pemerintah Diminta Turun Tangan
Raperda BUMD Jatim Disorot, Legislator Puguh Wiji Pamungkas: Jangan Jadi Beban APBD Lagi