Puguh DPRD Jatim: Gelombang PHK Ancam Ekonomi dan Sosial, Pemerintah Diminta Turun Tangan

WartaJatim.CO.ID - Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya industri menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas.

Ia menekankan perlunya langkah cepat dari pemerintah untuk mencegah dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Menurut Puguh, tanpa perubahan regulasi dan intervensi nyata dari pemerintah, situasi ini berpotensi memicu krisis kesejahteraan di tengah masyarakat.

Baca Juga: PKS Jatim Kurban 2.379 Hewan, Puguh Wiji Pamungkas Sebut Iduladha Dorong Perputaran Roda Ekonomi

“Ketika industri melemah, otomatis mereka akan mengurangi tenaga kerja. PHK meningkat, penghasilan masyarakat turun, dan pada akhirnya daya beli melemah. Ini menciptakan rantai persoalan baru yang mengarah pada meningkatnya angka kemiskinan, termasuk miskin ekstrem,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa gejala pelemahan ekonomi sebenarnya telah tampak sejak sebelum pelantikan presiden.

Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilainya menambah tekanan pada sektor usaha.

Tak hanya itu, Puguh menilai keputusan membuka keran impor tekstil melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 turut memperburuk daya saing industri lokal.

Baca Juga: Iduladha 1446 H, Rendra Masdrajad Safaat dan Primaland Salurkan Kurban untuk Warga Malang Raya

Produk murah dari luar negeri, terutama dari Tiongkok, membanjiri pasar dalam negeri dan membuat banyak produsen dalam negeri kesulitan bertahan.

“Ketika pasar dibanjiri produk impor, banyak industri dalam negeri yang tumbang. Mereka tidak bisa bersaing, akhirnya kolaps, dan satu-satunya cara bertahan adalah melakukan PHK,” katanya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat lebih tinggi dari angka nasional pada kuartal pertama 2025—yakni di atas 5 persen dibandingkan 4,8 persen secara nasional—Puguh mengingatkan bahwa data tersebut belum mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah, bahkan ditargetkan sampai 8%, tidak akan tercapai kalau sektor industri tidak diberi ruang untuk bertumbuh. Kita butuh deregulasi. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan konkret,” tegas pria yang baru saja menyelesaikan studi doktoralnya dengan predikat cumlaude.

Baca Juga: Informasi Lengkap 6 Pantai Eksotis di Malang, Semua yang Perlu Kamu Tau tentang Wisata Pantai di Malang