Kolaborasi Kejaksaan Negeri dan Dinas Pendidikan Bangkalan Perkuat Akuntabilitas Proyek Ruang Kelas Baru yang Transparan

WartaJatim.CO.ID - Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan memberikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

Pendampingan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek pendidikan di daerah.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bangkalan, Kegiatan pendampingan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan yang mengamanatkan penguatan tata kelola proyek strategis daerah.

Baca Juga: Nyanyi Lagu Korea di Resepsi Megawati Hangestri, Emil Dardak Bikin Netizen Meleleh: “Sudden Shower!”

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, H. Muhammad Ya’kub, menyampaikan bahwa kehadiran Kejaksaan Negeri sebagai mitra kerja sangat membantu.

“Pendampingan ini tidak untuk menakut-nakuti, justru kami merasa sangat terbantu. Kejaksaan memberikan masukan yang membangun agar proyek berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” kata Ya’kub, Senin (21/07).

Proyek pembangunan RKB merupakan salah satu dari sepuluh proyek strategis lintas Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan penuh dari Kejari Bangkalan.

Baca Juga: 446 Jemaah Haji Indonesia Wafat di 2025, Kemenkes Ungkap Penurunan Dibanding Tahun Lalu Meski Banyak Kendala

Pendampingan meliputi seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan serah terima pekerjaan.

Dinas Pendidikan juga menugaskan dua tenaga sumber daya manusia yang bekerja langsung di lapangan bersama tim pendamping Kejaksaan guna memastikan kualitas pelaksanaan proyek.

Setiap tahapan proyek, termasuk pelaksanaan kontrak dan penyusunan laporan kemajuan, dianalisis secara bersama untuk menjaga mutu dan kelancaran.

Baca Juga: Sal Priadi Tak Menyangka Dapat Rp114 Juta Royalti Setelah Gabung WAMI: “Aku Syukuri”

“Pendampingan ini membuat koordinasi lebih terstruktur, laporan mingguan dan bulanan kami evaluasi bersama, sehingga pelaksanaan proyek bisa lebih tepat sasaran dan tepat waktu,” tambah Ya’kub.

Dari sisi anggaran, pembayaran tenaga teknis dan profesional eksternal didasarkan pada standar harga yang berlaku serta sistem pembayaran berbasis jam kerja.