Bupati Bangkalan Lukman Hakim Perkuat Digitalisasi Absensi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Penataan THL

WartaJatim.CO.ID - Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menggelar pertemuan dengan massa aksi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bangkalan pada Rabu, 23 Juli 2025.

Pertemuan ini membahas berbagai tuntutan yang diajukan demonstran, termasuk persoalan penting terkait penataan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bangkalan, Lukman menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan inovasi teknologi dalam pengelolaan aparatur daerah.

Baca Juga: Catat Tanggalnya! Ini Jadwal Lovina & Medewi Festival, Dua Event Seru Bali Barat Juli Ini

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penerapan sistem absensi digital yang terintegrasi dengan Command Center.

"Sekarang tidak ada lagi absen ceklok. Semua pegawai, termasuk THL, wajib menggunakan absensi foto wajah yang tidak bisa dimanipulasi. Data kehadiran ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja," tegas Lukman.

Sistem absensi baru ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data kehadiran serta mempermudah evaluasi kinerja pegawai secara objektif.

Baca Juga: Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun: Tak Ada Niat Jahat, Vonis Hakim Disebut Copy Paste Tuntutan Jaksa!

Selain absensi digital, Pemkab Bangkalan juga menghadirkan aplikasi e-Kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja seluruh aparatur, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun THL.

Aplikasi ini dirancang untuk mendorong profesionalisme dan memastikan pegawai yang kurang produktif dapat dievaluasi secara transparan.

Dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lukman mengungkapkan bahwa Bangkalan saat ini memiliki PAD sekitar Rp400 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak lebih dari Rp270 miliar.

Baca Juga: Eks Marinir Gabung Rusia, Minta Jadi WNI Lagi! Ini Respons Tegas Kemlu

"Kami menargetkan kenaikan PAD minimal 10 persen setiap tahun. Untuk itu, kami siapkan aplikasi e-Potensi dan e-Retribusi agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa terpantau progres capaian PAD-nya," ujar Lukman.

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi, aplikasi tersebut juga bekerja sama dengan perbankan untuk mengimplementasikan pembayaran non-tunai di berbagai sektor, mulai dari retribusi pasar hingga usaha perdagangan.