Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Perkuat Pemutakhiran Data Mandiri untuk Pengentasan Kemiskinan yang Tepat Sasaran Tahun 2025

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam menuntaskan masalah kemiskinan melalui pemutakhiran data yang akurat dan berkualitas.

Upaya ini diwujudkan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) Semester I, yang berlangsung selama dua hari.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bojonegoro, Kegiatan tersebut digelar pada Rabu hingga Kamis, tanggal 23 dan 24 Juli 2025, bertempat di ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro.

Baca Juga: Setelah 10 Tahun Negosiasi, Prabowo Umumkan Perjanjian Ekonomi RI-Uni Eropa Akhirnya Tuntas

Peserta bimtek adalah sekretaris desa dan operator desa dari seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Pemutakhiran data kemiskinan ini menjadi langkah konkrit untuk menghasilkan informasi yang valid, faktual, dan berkelanjutan.

Melalui program DAMISDA, desa serta kelurahan diberikan kewenangan untuk memperbaharui data kemiskinan secara mandiri.

Baca Juga: Anies Baswedan Soroti Presiden RI yang Lama Absen di Forum PBB: “Rumah Besar Tapi Tak Pernah Rapat”

Masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam proses verifikasi kondisi sosial ekonomi di wilayahnya masing-masing.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan dalam sambutannya pentingnya keakuratan data untuk mendukung program prioritas daerah yang sedang berjalan.

“Pemkab Bojonegoro memiliki sejumlah janji kepada masyarakat, seperti mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semua itu hanya bisa direalisasikan bila kita memiliki data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Wakil Bupati.

Baca Juga: Nikita Mirzani Tiba-Tiba Cabut Gugatan Rp100 Miliar ke Reza Gladys, Kuasa Hukum: Fokus ke Kasus Pidana!

Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, APBD Bojonegoro mencapai Rp7,6 triliun, yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah.

Namun, dana yang bisa dikelola secara riil hanya sekitar Rp4,85 triliun, karena belum semua anggaran dari pusat dapat dipastikan terealisasi.