Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Perkuat Pemutakhiran Data Mandiri untuk Pengentasan Kemiskinan yang Tepat Sasaran Tahun 2025

Berbagai program intervensi dijalankan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, seperti GAYATRI (Gerakan Ayam Petelur Mandiri), bantuan domba kesejahteraan, dan penyaluran bibit pertanian.

Baca Juga: Cara Ajukan Kartu Kredit BRI Easy Card Online Bisa Dapat Bonus Rp100 Ribu, Ini Syarat Lengkapnya!

Selain itu, pemerintah fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Pemkab Bojonegoro juga aktif mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mereka dapat naik kelas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan, memaparkan bahwa saat ini terdapat 54.016 kepala keluarga miskin, yang setara dengan 145.521 jiwa.

Baca Juga: Wakil Bupati Pasuruan Ajak Semua Elemen Masyarakat Optimalkan Gizi Anak PAUD untuk Cegah Stunting Menuju Indonesia Emas 2045

Ia menekankan perlunya pembaruan data dilakukan secara rutin setiap tahun di tingkat desa dan kelurahan.

“Pemutakhiran data ini semestinya dilakukan setiap tahun. Dengan begitu, sistem bisa menampilkan kondisi riil masyarakat secara berkelanjutan dan menjadi dasar bagi intervensi penanggulangan kemiskinan tahun 2025 serta perencanaan kegiatan tahun 2026,” jelasnya.

Dalam dua hari pelatihan, peserta bimtek mendapat pemahaman teknis mulai dari pengisian formulir DAMISDA, penggunaan indikator kemiskinan daerah, hingga simulasi validasi data.

Baca Juga: Bupati Pasuruan Lepas 9 Atlet KORMI Menuju FORNAS VIII 2025 di NTB dengan Harapan Prestasi Gemilang

Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan aparat desa agar dapat menghasilkan data akurat yang menjadi acuan dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran.

Pemkab Bojonegoro menggunakan pendekatan berbasis data partisipatif untuk memastikan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya soal penyaluran bantuan, tetapi juga perencanaan yang berdasarkan fakta lapangan.

Data yang valid dan akurat menjadi kunci utama agar setiap program berjalan efektif dan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (gha)