Bupati Ipuk Paparkan Digitalisasi Banyuwangi di Rakor DEN, Luhut Puji Jadi Model Nasional Digitalisasi Bansos

WartaJatim.CO.ID - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan berbagai inovasi digitalisasi daerahnya dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga yang membahas penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (Bansos) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Banyuwangi ditetapkan sebagai daerah percontohan untuk penerapan digitalisasi bansos yang rencananya akan diluncurkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 mendatang.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Banyuwangi, Kehadiran Ipuk menjadi kesempatan bagi Banyuwangi untuk menunjukkan hasil transformasi digital yang sudah berjalan selama lebih dari satu dekade.

Baca Juga: GAC AION Perkenalkan Teknologi dan Desain Premium di GIIAS Surabaya 2025

Rakor tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Acara ini juga diikuti oleh empat menteri, empat wakil menteri, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga terkait.

Dalam pemaparannya, Ipuk menjelaskan bahwa Banyuwangi telah mengembangkan program B-One Id (Banyuwangi Satu Id) sebagai sistem layanan publik terintegrasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Program ini memungkinkan warga mengakses berbagai layanan seperti kemiskinan, kesehatan, hingga perizinan hanya dengan satu identitas digital.

Baca Juga: Usai Catatkan Rekor Penjualan di GIIAS ICE BSD, GWM Tampilkan 2 Unit Unggulan di GIIAS Surabaya 2025

"Transformasi digitalisasi Banyuwangi telah berproses panjang dalam digitalisasi sejak 2013. Hingga awal 2025 kami memiliki program B-One Id (Banyuwangi Satu Id), di mana semua layanan bisa diakses menggunakan NIK," kata Ipuk.

Ipuk menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap penyempurnaan digitalisasi bansos akan memberi dampak besar bagi masyarakat.

Menurutnya, sistem ini tidak hanya memudahkan distribusi bantuan sosial, tetapi juga dapat memperluas jangkauan pelayanan publik di berbagai sektor.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Adies Kadir Klarifikasi: Tunjangan Beras Tetap Rp200 Ribu, Bukan Rp12 Juta

"Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan disuport oleh pemerintah pusat, dan ini bisa menguatkan apa yang sudah kami lakukan di daerah," tambah Ipuk.

Apresiasi datang dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai upaya digitalisasi di Banyuwangi patut dijadikan teladan bagi daerah lain.