WartaJatim.CO.ID - Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital mendapat pujian dari pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Banyuwangi ditetapkan sebagai salah satu daerah piloting nasional untuk penyelenggaraan perizinan tenaga medis (named) dan tenaga kesehatan (nakes) melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Banyuwangi, “Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi, sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” ungkap Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan sambutan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Baca Juga: Rekomendasi Sedan Bekas di Bawah Rp50 Juta, Nyaman Dipakai Harian dengan Desain Elegan
Penandatanganan Surat Keputusan Bersama terkait penyelenggaraan perizinan named dan nakes melalui MPPDN tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi.
Luhut menambahkan bahwa keberhasilan pilot project di Banyuwangi akan menjadi dasar peluncuran MPPDN secara nasional pada Januari tahun depan, sehingga seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat mengintegrasikan sistem digital serupa.
Senada dengan Luhut, Menteri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas digitalisasi pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Banyuwangi, karena dapat menghadirkan layanan publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat.
“(Mall Pelayanan Publik) di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” terang Tito Karnavian, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang menekankan kualitas layanan digital di Banyuwangi.
Banyuwangi menjadi pionir transformasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik dan juga menjadi percontohan digitalisasi melalui MPP Digital yang menyediakan layanan administrasi kependudukan serta perizinan tenaga kesehatan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat, karena hal tersebut menjadi pelecut semangat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat serta kemajuan daerah.
Baca Juga: Sabun vs Hand Sanitizer, Mana yang Lebih Efektif Bunuh Kuman? Ini Penjelasan Ahli Kesehatan
“Ini tentu menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat,” ungkap Ipuk, menekankan kemudahan layanan digital bagi tenaga kesehatan di daerahnya.
Saat ini, ada 199 kabupaten/kota yang menjadi piloting sistem perizinan nakes dan named secara digital, di mana Banyuwangi menjadi salah satu daerah terdepan karena sebelumnya telah memiliki MPP Digital.
Artikel Terkait
Ratusan Pemuda Lintas Agama Gelar Doa Bersama di Taman Makam Pahlawan Banyuwangi untuk Jaga Persatuan dan Kedamaian Bangsa
Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Dialog dengan Bupati dan DPRD untuk Sampaikan 14 Tuntutan Aspirasi
Jalur Gumitir Banyuwangi-Jember Dibuka Lebih Awal, Bupati Ipuk Syukuri Kelancaran Transportasi dan BBPJN Pastikan Aman
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Tekankan Pentingnya Kesadaran Bersama Cegah Pelecehan Seksual di Kereta Api dan Transportasi Umum
Festival Sego Lemeng dan Kopi Uthek Desa Banjar Banyuwangi Hadirkan Kuliner dan Budaya Suku Osing