DPRD dan Pemkot Batu Sepakati KUA-PPAS 2026, Fokus Pembangunan Kesehatan dan Infrastruktur

WartaJatim.CO.ID - DPRD Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kota Batu, Kesepakatan tersebut diambil melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Batu yang digelar di ruang rapat paripurna pada Jumat (12/9) dan dihadiri oleh Wali Kota Batu Nurochman, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, serta camat dan lurah se-Kota Batu.

Baca Juga: Pemkab Mojokerto Gelar Pelatihan HCDP 2025, Gus Bupati Tekankan Integritas ASN untuk Wujudkan Birokrasi Profesional dan Adaptif

Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Nurochman menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dan jajaran Pemkot yang berhasil menuntaskan pembahasan KUA-PPAS 2026.

Ia menegaskan bahwa KUA-PPAS tahun depan akan menjadi dasar penyusunan APBD agar semua pembangunan di Kota Batu berjalan tepat sasaran.

“Kesepakatan ini bukan sekadar dokumen, tapi pedoman untuk menentukan arah pembangunan Kota Batu. Harapannya, semua program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nurochman.

Baca Juga: Bulog Pastikan HET Beras SPHP Tak Naik, Tetap Rp12.500 Meski Harga Gabah Merangkak Naik

Sejumlah program prioritas yang akan dibiayai pada tahun 2026 antara lain pembangunan unit pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan kelurahan, program Mencetak Seribu Sarjana bagi warga Kota Batu, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan.

Selain itu, Pemkot Batu juga akan fokus pada pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur jalan dan pedestrian, pembangunan laboratorium kultur jaringan, serta pembangunan Sport Center Stadion Gelora Brantas dan gedung DPRD Kota Batu.

Pendapatan asli daerah Kota Batu tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,11 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,18 triliun sehingga terdapat defisit sekitar Rp75 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah agar APBD tetap seimbang.

Baca Juga: Bos Serikat Buruh Dukung Demo Damai, Sentil DPR RI soal Flexing di Tengah PHK Massal

Fraksi-fraksi DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.

Mereka mendorong agar kebijakan yang disusun benar-benar berpihak pada masyarakat, memberi ruang bagi UMKM, menjaga estetika kota, serta memperketat pengawasan agar setiap program berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Wali Kota Batu berharap anggaran tahun 2026 dapat diterapkan secara lebih proporsional, partisipatif, dan akuntabel.