Bos Serikat Buruh Dukung Demo Damai, Sentil DPR RI soal Flexing di Tengah PHK Massal

wartajatim.CO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menerima audiensi para pimpinan serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025). Pertemuan tersebut membahas dinamika aksi demonstrasi buruh yang belakangan marak, serta sejumlah tuntutan terkait regulasi ketenagakerjaan dan pemberantasan korupsi.

Hadir dalam pertemuan itu sejumlah tokoh buruh, di antaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

Usai pertemuan, Andi Gani menegaskan bahwa pihaknya mendukung aksi unjuk rasa damai namun menolak keberadaan oknum perusuh.

Baca Juga: Ketua Banggar DPR Siap Tindaklanjuti Arahan Prabowo Cabut Tunjangan Perumahan Anggota Dewan

“Kami berada di bawah presiden dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai,” ujar Andi. “Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Andi juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo berjanji mendorong percepatan pembahasan sejumlah regulasi penting.

“Beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas. RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh juga diminta langsung dibahas di DPR,” jelasnya.

Baca Juga: Mensos Gus Ipul: Presiden Siapkan Bantuan Lengkap untuk Korban Demo, dari Pendidikan hingga Perbaikan Rumah

Sementara itu, Said Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional buruh yang tidak bisa dihapus. Ia juga menyoroti gaya hidup sebagian pejabat yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.

“Kebiasaan flexing anggota DPR harus diperhatikan, supaya tidak melukai hati rakyat di tengah kondisi PHK massal dan outsourcing yang merajalela,” tegasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, beberapa menteri, serta wakil menteri kabinet. Said menilai Presiden Prabowo memberikan respons cepat terhadap aspirasi buruh, terutama terkait RUU Perampasan Aset yang sudah lama tertunda.

Baca Juga: Mendagri Tito Ungkap Kerugian Rp50,4 Miliar di Jakarta Akibat Demo, Sejumlah Gedung DPRD Rusak Parah

“RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun tertunda, dan beliau tadi menyampaikan respons yang sangat cepat. Tapi beliau juga bilang, tidak bisa sendirian, harus bersama DPR dan partai politik,” ungkapnya.

Selain isu legislasi, para serikat pekerja juga mengajukan sejumlah usulan kebijakan lain, mulai dari perbaikan sistem pemilu, penghapusan potongan tarif ojek online sebesar 10 persen, hingga reformasi pajak.