Bupati Bangkalan Lukman Hakim Tekankan Sinergi DPRD dan Pemkab dalam Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD 2026

WartaJatim.CO.ID - Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan yang beragenda penyampaian nota jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 serta Raperda terkait Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bangkalan.

Dalam forum resmi tersebut, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bangkalan, Rapat paripurna digelar di Kantor DPRD Kabupaten Bangkalan pada Rabu (24/9) dengan melibatkan seluruh jajaran legislatif serta perwakilan eksekutif.

Baca Juga: Sorotan Publik Memanas! Pramono Anung Tanggapi Tunjangan DPRD DKI Rp70 Juta Lebih Tinggi dari DPR RI

Agenda utama pertemuan adalah mendengarkan nota jawaban Bupati atas sejumlah masukan dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi terkait RAPBD 2026 dan Raperda baru mengenai pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Bangkalan.

Dalam sambutannya, Bupati Lukman Hakim menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak.

Menurutnya, kolaborasi yang solid antarinstansi menjadi syarat utama agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Mahfud MD Angkat Suara Soal Ferry Irwandi vs Dansat Siber TNI: “Lebih Baik Tidak Diperpanjang”

“Pembangunan di Kabupaten Bangkalan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui kerja sama yang solid agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Lukman Hakim.

Selain menyoroti RAPBD, Bupati juga mengumumkan rencana penataan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Ia menegaskan, setelah proses pengukuhan selesai, akan ada penyesuaian organisasi yang memungkinkan terjadinya rotasi dan mutasi jabatan.

Baca Juga: Raker DPR, Menperin Minta Tambahan Rp1,46 Triliun untuk Biayai 222 Program Strategis Kemenperin 2026

Langkah ini diambil untuk meningkatkan profesionalitas serta memperkuat kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat.

Tidak hanya itu, sektor pendidikan turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Bupati menegaskan perlunya penataan sekolah-sekolah yang berada di tingkat desa sebagai salah satu prioritas.