WartaJatim.CO.ID - Keberhasilan program dapur umum Bantuan Gizi (MBG) di Kabupaten Lumajang tidak hanya ditentukan oleh kelancaran operasional dapur, tetapi juga sangat bergantung pada ketepatan data, pengawasan kualitas pangan, serta kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lumajang, Moch. Sonhaji, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei menyeluruh untuk mendukung jalannya program MBG.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Lumajang, Survei tersebut melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari penyedia bahan pangan, para supplier, pihak sekolah, hingga masyarakat penerima manfaat dapur umum.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Siapkan Rp2,5 Miliar Perbaiki Fasilitas Umum dan Cagar Budaya Pasca Aksi Massa
“Dalam Rapat Koordinasi daring bersama Mendagri Dalam Negeri pekan lalu, disebutkan bahwa data itu penting untuk memastikan program berjalan efektif dan aman, sekaligus memetakan dampak bagi masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (8/9/2025).
Selain penguatan data, pengawasan kualitas pangan menjadi fokus utama dalam pengelolaan dapur umum MBG.
Menurut Sonhaji, kolaborasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) diperlukan untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil, sementara peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting dalam memastikan keamanan serta kualitas gizi dari setiap makanan yang disajikan.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Siapkan Rp2,5 Miliar Perbaiki Fasilitas Umum dan Cagar Budaya Pasca Aksi Massa
Pemeriksaan kelayakan bahan pangan kini telah menjadi prosedur rutin di setiap dapur umum.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dikonsumsi sekaligus memenuhi standar gizi yang dibutuhkan.
Setiap dapur umum MBG di Lumajang juga diperkuat dengan keberadaan tiga tenaga utama.
Baca Juga: Forum Anak Kota Malang Ikuti Sosialisasi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di Kedungkandang
Mereka terdiri dari seorang ahli gizi yang berperan dalam memastikan standar gizi, kepala dapur yang bertugas mengawasi proses produksi makanan, serta akuntan yang menjamin transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan distribusi.
“Dengan data yang kuat, pengawasan ketat, dan kolaborasi lintas sektor, dapur MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tambah Sonhaji.