Berkomitmen Berantas Korupsi di Pemkot, Wali Kota Malang Temui KPK RI untuk Berkolaborasi Lakukan Ini

WartaJatim.CO.ID - Langkah serius diambil Pemerintah Kota Malang dalam memerangi korupsi di lingkungan birokrasi.

Wali Kota Wahyu Hidayat bersama jajarannya secara langsung menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk memperkuat sinergi antarlembaga.

Ini merupakan bentuk nyata upaya Kota Malang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Baca Juga: Profil Djaka Budi Utama, Dirjen Bea Cukai Terbaru yang Dipilih Langsung Prabowo, Ternyata Ex Tim Mawar

Kunjungan tersebut merupakan kelanjutan dari forum nasional yang mempertemukan KPK dengan para kepala daerah pada Maret lalu di Yogyakarta.

Momen itu menjadi titik awal komitmen yang kini diwujudkan lewat audiensi tatap muka guna mendapatkan arahan strategis dari KPK.

Didampingi Wakil Wali Kota Ali Muthohirin dan Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Wali Kota Wahyu datang langsung ke Gedung KPK pada Selasa, 20 Mei 2025. 

Mereka disambut oleh Elly Kusumastuti selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI.

Baca Juga: Ada yang Gratis! Sarapan Murah di Pecel Kremes Madiun Dekat RRI Malang, Peyek Bisa Ambil Sepuasnya

Audiensi tersebut tak hanya sebatas dialog biasa. KPK turut memberikan pendampingan dan penguatan agar Pemkot Malang dapat menjalankan reformasi birokrasi dengan lebih konkret. 

Fokus pembahasan mengarah pada upaya memperkuat tata kelola yang akuntabel, khususnya di sektor pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

“Ini wujud komitmen kami (Pemerintah Kota Malang) untuk terus melakukan penguatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Wahyu.

Berbagai sektor prioritas juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut, antara lain pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan proyek strategis, tata kelola aparatur sipil negara (ASN), serta pengawasan terhadap penggunaan dana aspirasi DPRD atau Pokir.

Baca Juga: Percepatan Konektivitas Pariwisata Banyuwangi Bali Barat Bali Utara untuk Distribusi Wisatawan dan Penguatan Ekonomi