Tanpa Bebani APBD, Legislator Kota Malang Rendra MS Sebut Sekolah Rakyat Jadi Peluang Emas Pendidikan Inklusif

AboutMalang.com - Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI terus mengalir.

Kali ini, giliran Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat, yang menyampaikan apresiasinya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, program ini merupakan langkah konkret dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas Ungkap Bukti Negara Hadir Lewat Sekolah Rakyat

“Saya sangat mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Karena program ini sejalan dengan upaya untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dari ekonomi menengah ke bawah secara merata dan inklusif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Rendra, dalam keterangan resminya, Selasa, 15 Juli 2025.

Salah satu aspek penting yang disoroti oleh Rendra adalah sistem pembiayaan program ini yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Dengan begitu, pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan tambahan anggaran dari APBD.

“Dengan mekanisme pembiayaan dari pusat, beban APBD bisa ditekan. Pemerintah daerah hanya fokus pada penyediaan lahan, selebihnya pusat yang menanggung. Ini peluang besar untuk percepatan pemerataan pendidikan,” lanjutnya.

Baca Juga: 571 Ribu Penerima Bansos Diduga Main Judi Online, Cak Imin Ancam Hapus Bantuan: Ini Nilai Transaksinya!

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur per tanggal 14 Juli 2025, telah beroperasi 12 Sekolah Rakyat tahap 1A di berbagai wilayah.

Jumlah peserta didiknya mencapai 1.183 siswa, dengan dukungan 12 kepala sekolah, 175 guru, serta 137 tenaga kependidikan seperti staf tata usaha, operator, dan wali asrama.

Fakta ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak yang siap berjalan di tahap awal.

Adapun tahap 1B dijadwalkan akan dimulai pada akhir Juli 2025 dan melibatkan tujuh daerah tambahan, antara lain Ponorogo, Bojonegoro, dan Pamekasan.

Baca Juga: Heboh Wanita Lompat dari Lantai 19 Kalibata City, Polisi Ungkap Pelaku WNA dengan Gangguan Jiwa