“Hasil riset menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak banyak disebabkan pola asuh yang kurang tepat, penggunaan gawai yang tidak bijak, serta faktor lingkungan,” ungkap Arifah.
Baca Juga: Bupati Malang Sanusi Beri Arahan Strategis Terkait AD-ART Yayasan Dharma Wanita di Pendopo Agung
Data dari Kementerian PPPA mencatat hingga 14 Juli 2025, terdapat lebih dari 15.000 laporan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.
Pihak kementerian terus melakukan berbagai upaya, mulai dari pendampingan hingga penjangkauan langsung kepada korban kekerasan anak.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Negeri Malang, Hariyono, menyampaikan bahwa kampus UM berkomitmen untuk menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.
Menurutnya, peringatan HAN di lingkungan perguruan tinggi mencerminkan tanggung jawab moral untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Anak adalah energi keluarga, energi bangsa. Anak adalah pemilik masa depan,” tegas Hariyono.
Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya tantangan yang muncul akibat dominasi teknologi digital yang mempengaruhi hubungan antara anak dan orang tua.
Baca Juga: Nirwana Garden Tawarkan Keindahan Alam dan Glamping Mewah, Wisata Hits di Jembrana
“Banyak anak lebih akrab dengan gawai dan media sosial daripada keluarganya. Ini menjadi tantangan kita bersama,” tuturnya.
Hariyono juga menyoroti pentingnya membangun disiplin dan mencegah terjadinya kekerasan serta perundungan di lingkungan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa UM akan terus mendorong kolaborasi antar pihak untuk menggali potensi anak Indonesia dan membentuk generasi penerus yang tangguh di era digital. (gha)
Artikel Terkait
Lomba dan Festival Seni Peringati Hari Anak Nasional 2025 di Kabupaten Sampang dengan Semangat Kreativitas Anak
Peringatan Hari Anak Nasional 2025 di Bangkalan Tekankan Perlindungan Anak dan Pendidikan Berkualitas
Peringatan HUT ke-75 IGTKI-PGRI dan Puncak Hari Anak Nasional 2025 di Magetan Meriah Dihadiri Ribuan Guru TK
Wabup Malang Dampingi Menko PMK Launching SALUT di Singosari, Perkuat Akses Pendidikan Tinggi
Tanpa Bebani APBD, Legislator Kota Malang Rendra MS Sebut Sekolah Rakyat Jadi Peluang Emas Pendidikan Inklusif