Pemerintah Siap Klarifikasi UU TNI, Puan Maharani Pastikan Tak Ada Dampak Negatif

Wartajatim.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025.

Namun, pengesahan ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan klarifikasi kepada pihak-pihak yang masih memiliki pertanyaan terkait aturan baru dalam UU TNI.

Baca Juga: 7 Tuntutan Utama dalam Penolakan RUU TNI yang Harus Kita Ketahui!

“Kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, kami siap memberikan penjelasan,” ujar Puan dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Kamis, 20 Maret 2025.

Puan juga menegaskan bahwa kekhawatiran publik mengenai dampak negatif dari UU TNI tidak akan terjadi.

Ia memastikan bahwa undang-undang yang telah disahkan ini tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Baca Juga: Chaos di Jakarta: Aksi Massa Menolak RUU TNI Berujung Luka dan Ketidakpastian

“Apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang menyebutkan RUU TNI tidak sesuai dengan harapan, Insya Allah tidak,” kata Puan.

Lebih lanjut, Puan berharap bahwa UU TNI yang baru saja disahkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Revisi dalam UU ini mencakup beberapa poin utama, di antaranya:

• Perubahan kedudukan TNI dalam struktur negara
• Penambahan jabatan sipil bagi anggota TNI aktif
• Penambahan cakupan operasi militer selain perang
• Perpanjangan batas usia pensiun anggota TNI

Baca Juga: RUU TNI SAH! Ini Beberapa Poin Kontroversial dan Dampaknya

“Kami juga berharap RUU TNI yang tadi disahkan nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara,” tambahnya.

Dengan pengesahan UU TNI ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait implementasi aturan baru tersebut.(***)