Pernyataan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran sebagian masyarakat yang menilai revisi ini bisa membuka peluang bagi TNI untuk kembali berperan dalam bidang politik dan pemerintahan.
Menurut Dasco, UU yang baru ini tetap mempertahankan garis batas yang jelas antara peran militer dan sipil.
Respon Masyarakat dan Aksi Protes
Meskipun DPR telah memberikan jaminan terkait supremasi sipil dan penolakan terhadap dwifungsi TNI, revisi UU ini tetap menuai reaksi dari berbagai kalangan.
Sejumlah masyarakat dan kelompok sipil menggelar aksi protes sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap beberapa poin dalam revisi ini.
Menanggapi aksi tersebut, Dasco menganggapnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. “Namanya juga dinamika politik dan demokrasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya, termasuk dalam menolak atau mengkritik kebijakan pemerintah. “Saya pikir sah-sah aja, untuk yang masih belum menerima revisi Undang Undang TNI ini,” tambahnya.
Dengan disahkannya revisi UU TNI ini, perubahan dalam struktur dan tugas TNI ke depan diperkirakan akan semakin dinamis.
Baca Juga: LKPJ Pasuruan 2024: Capaian Mengagumkan, Ekonomi Melonjak dan Kemiskinan Menurun!
Penambahan jabatan sipil bagi anggota TNI aktif dan perluasan operasi militer selain perang bisa berdampak pada hubungan antara militer dan pemerintahan sipil.
Namun, di sisi lain, masih ada tantangan dalam implementasi UU ini, terutama dalam memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga dan tidak ada potensi penyalahgunaan wewenang.
Sejumlah pengamat hukum dan aktivis demokrasi pun menyatakan perlunya pengawasan ketat dalam penerapan UU ini agar tidak melenceng dari tujuan awalnya.
Baca Juga: Malam Nuzulul Qur'an: Gus Shobih Apresiasi Tradisi Keagamaan Masyarakat Gununggangsir
Seiring dengan perkembangan ini, masyarakat akan terus memantau bagaimana revisi UU TNI ini diimplementasikan serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Dengan berbagai perdebatan yang mengiringinya, revisi ini menjadi salah satu kebijakan penting yang akan terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu ke depan.
***
