Nilai Tukar Rupiah Anjlok. Begini Kata Sri Mulyani

WartaJatim.CO.ID- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menjadi sorotan utama dalam dinamika perekonomian Indonesia.

Dalam beberapa bulan terakhir, nilai rupiah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada 25 Juni 2024, misalnya, kurs rupiah ditutup di posisi Rp16.379 per dolar AS.

Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh penguatan dolar dan ketidakpastian global, tetapi juga oleh sejumlah faktor domestik seperti defisit transaksi berjalan dan ketergantungan tinggi terhadap barang impor.

Baca Juga: Soroti Rupiah yang Tembus Rp17.000-an, Luhut Klaim Masih di Batas Normal dan Sebut Indonesia Masih Diminati Investor Tiongkok
Dampaknya pun dirasakan oleh berbagai sektor dan lapisan masyarakat.

Industri dalam negeri yang sangat bergantung pada bahan baku impor mengalami kenaikan biaya produksi yang signifikan.

Kenaikan ini akhirnya ditransfer ke konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mendorong inflasi.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kebijakan Tarif Trump Tak Masuk Akal, Para Ekonom PunBaca Juga: Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen dari Trump, Apa Dampak dan Langkah yang Dilakukan Pemerintah? Angkat Tangan

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ini sangat memberatkan karena harga kebutuhan pokok pun ikut naik.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah mendapat perhatian serius dari berbagai pejabat tinggi Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaitkan pelemahan rupiah yang mencapai level Rp16.300 per dolar AS dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Baca Juga: Tarif Impor Trump Bikin Heboh! Luhut Bilang Tak Perlu Panik: Kita Pernah Lewat yang Lebih Parah!
“Kebijakan Presiden Trump selama ini menimbulkan ketidakpastian global yang berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Itu sebabnya nilai tukar rupiah mengalami tekanan,” ujarnya.

Selain itu, pelemahan rupiah juga menimbulkan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena utang luar negeri pemerintah menjadi lebih mahal saat dikonversi ke dalam rupiah.

Hal ini juga diakui oleh Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tanggapi Kebijakan Tarif Trump: Indonesia Harus Berdiri di Atas Kaki Sendiri