Forum Purnawirawan TNI Desak Presiden Ganti Gibran Sebagai Wakil Presiden

WartaJatim.CO.ID- Forum Purnawirawan TNI, yang terdiri dari mantan prajurit senior TNI dan Polri, kembali menarik perhatian publik dengan tuntutannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada akhir April 2025, Forum Purnawirawan TNI mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, salah satunya adalah desakan agar Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, diganti.

Mereka berpendapat bahwa pengangkatan Gibran tidak sesuai dengan prinsip konstitusional yang diharapkan bisa menjaga stabilitas pemerintahan Indonesia.

Baca Juga: Desakan Mundur untuk Gibran, Wiranto: Prabowo Khawatir Rakyat Gaduh

Tuntutan ini disampaikan oleh sejumlah tokoh senior dalam forum tersebut, termasuk mantan jenderal dan perwira tinggi, yang menyuarakan kekecewaannya atas proses politik yang melibatkan putra Presiden Joko Widodo tersebut.

“Gibran tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk jabatan Wakil Presiden. Keputusan ini tidak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga dapat merusak stabilitas pemerintahan,” ujar Mayor Jenderal (Purn) Agus Sutrisno, salah satu anggota Forum Purnawirawan TNI, dalam konferensi pers yang digelar pada 24 April.

Forum ini juga menekankan bahwa tuntutan mereka bukanlah semata-mata tentang masalah individu, tetapi lebih pada upaya menjaga integritas sistem politik Indonesia.

Baca Juga: Ramai Desakan Purnawirawan TNI agar Gibran Lepas Jabatan Wapres, Wiranto Ungkap Tanggapan Prabowo

Menurut mereka, keputusan terkait jabatan strategis seperti Wakil Presiden seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak sekadar berdasarkan hubungan kekeluargaan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melalui Penasihat Khusus Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa ia akan mempelajari dan mempertimbangkan setiap usulan dengan seksama.

“Tentu, kami akan menghormati hak Forum Purnawirawan TNI untuk menyampaikan pandangan mereka. Namun, keputusan terkait jabatan Wakil Presiden harus melalui proses yang tepat dan sesuai dengan mekanisme konstitusional,” ujar Wiranto dalam wawancara yang disiarkan oleh Kompas.

Baca Juga: Gibran Ingatkan Puncak Bonus Demografi Indonesia, Sebut Peluang Penentu Masa Depan Bangsa

Tidak hanya pemerintah yang memberi respons, sejumlah partai politik pun ikut memberikan pandangannya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa partainya menghormati hak Forum Purnawirawan TNI untuk berpendapat.