Babak Baru Kasus Meikarta: Menteri PKP Tuntut Tanggung Jawab Pengembang, Korban Mulai Dapat Refund

Rasa kecewa dan keresahan pun melanda mereka yang merasa dijebak janji-janji manis pengembang.

Dengan latar belakang tersebut, ambisi Meikarta untuk menjadi simbol kota mandiri justru berubah menjadi luka panjang bagi ribuan konsumen yang telah menaruh harapan besar pada proyek ini.

Baca Juga: Jokowi Tempuh Jalur Hukum, 5 Oknum Dilaporkan Usai Isu Ijazah Palsu Viral

Suara-suara dari Para Korban

Sejak kanal aduan BENAR-PKP dibuka Maret 2025, lebih dari 100 korban mengajukan keluhan resmi ke Kementerian PKP, dengan nilai kerugian mencapai Rp26,8 miliar.

Mayoritas pelapor adalah keluarga muda dan pekerja kelas menengah yang menggunakan tabungan mereka demi hunian pertama.

Beberapa dari mereka bahkan menanti selama tujuh tahun tanpa kejelasan. Dalam pertemuan publik bersama Kementerian PKP, berbagai cerita disampaikan secara langsung oleh para korban.

"Kami hanya ingin uang kami kembali. Kami tidak mampu beli rumah lain kalau ini tidak diselesaikan," ujar Yosafat, konsumen Meikarta.

Konsumen lain juga menyampaikan keluhan serupa. 

"Saya sudah bayar lunas dari 2017, satu unit senilai Rp 188 juta. Sampai sekarang belum ada pembangunan sama sekali," kata Reny.

Baca Juga: Komitmen PGRI dan Pemerintah Kabupaten Lumajang Perkuat Pendidikan dan Pembangunan Daerah

"Janji serah terima 2018, ditunda ke 2020, lalu sampai sekarang hilang kabar," kata Erna.

Cerita-cerita seperti ini menambah panjang daftar penderitaan korban Meikarta. Kini, harapan mereka tertuju pada langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Menteri PKP.

Aksi Nyata dari Menteri PKP

Di awal masa jabatan Presiden Prabowo, Kementerian PKP dibentuk dan dipimpin oleh Maruarar Sirait, atau akrab disapa Ara.