Puan Maharani Serukan Tindakan Tegas Ormas Premanisme Usai Kasus GRIB di Lahan BMKG

WartaJatim.CO.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait dugaan aktivitas oknum organisasi masyarakat GRIB yang terlibat dalam penguasaan lahan milik BMKG, setelah Polda Metro Jaya melakukan pembongkaran posko GRIB Jaya pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aset negara yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan pembangunan nasional.

Operasi pembongkaran yang dilakukan Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 17 orang, yang terdiri dari 11 anggota GRIB Jaya dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan.

Tindakan tegas ini dilakukan setelah BMKG melaporkan dugaan penguasaan lahan yang menghambat rencana pembangunan infrastruktur penting negara.

Baca Juga: Gangguan Ormas Mengancam Investasi di Pabrik Mobil BYD dan VinFast

"Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi kemudian meresahkan masyarakat," tegas Puan saat memberikan pernyataan usai pertemuan dengan PM China Li Qiang di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Ketua DPR RI ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap ormas yang diduga terlibat aktivitas premanisme.

"Dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme," tambah Puan, menunjukkan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan nama organisasi masyarakat untuk tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Menurutnya, keberadaan ormas yang bertindak seperti preman harus segera dihentikan agar tidak semakin meresahkan masyarakat.

Baca Juga: DPR Desak BGN dan BPOM Awasi Tempat Makan Impor di Program MBG, Soroti Risiko Bahan Berbahaya dan Pemalsuan

Puan Maharani menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme yang dapat merusak tatanan sosial dan merugikan kepentingan negara.

"Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme ya segera bubarkan, jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme," tegas Puan dengan nada yang menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini.

Ketua DPR RI juga menghimbau aparat penegak hukum untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap aktivitas ormas-ormas yang berpotensi meresahkan masyarakat.

"Ya itu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut," tukasnya, menekankan perlunya tindakan preventif untuk mencegah terulangnya insiden serupa.