Kuota Rumah Subsidi FLPP Naik 90.000 Unit Jadi 350.000, Menteri PKP Maruarar Sirait Ungkap Peran Besar Sufmi Dasco

WartaJatim.CO.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil merealisasikan kuota rumah subsidi tertinggi dalam sejarah Indonesia, yakni 350.000 unit pada Juni 2025.

Pencapaian ini merupakan bagian dari program ambisius 3 juta rumah yang ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Terima kasih banyak dukungan Presiden Prabowo yang begitu besar, sehingga tahun ini sepanjang sejarah Indonesia ada, sudah ada kepastian alokasi FLPP mencapai 350.000unit," ungkap Maruarar yang akrab disapa Ara melalui Instagram resminya @maruararsirait, Selasa (3/6/2025).

Jawa Barat menjadi sorotan utama dalam implementasi program ini.

Baca Juga: Prabowo-Megawati Segera Bertatap Muka! Langkah Diam Sufmi Dasco Bongkar Skenario Besar Politik 2025

"Jawa Barat dari data yang kami miliki sebagai wilayah dengan serapan penyaluran rumah subsidi FLPP paling tinggi di Indonesia, setiap tahunnya kisaran 30-33 persen," ujar Ara.

Dominasi Jawa Barat dalam penyerapan rumah subsidi ini mencerminkan tingginya kebutuhan perumahan di provinsi tersebut sekaligus efektivitas pelaksanaan program di daerah.

Kenaikan kuota yang mencapai 90.000 unit ini merupakan lompatan besar dari kuota sebelumnya yang hanya 220.000 unit.

"Presiden Prabowo belum sampai satu tahun pemerintah, sudah menaikkan, paling tinggi selama ini 260 ribu jadi 350 ribu. Naiknya 90 ribu (unit)," tukas Ara.

Baca Juga: Diduga Haji Ilegal, 1 WNI Meninggal Dunia dan Dua Lainnya Ditangkap di Gurun

Sebagai perbandingan, data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan bahwa pada 2019, jumlah rumah subsidi mencapai 260.000 unit, namun tidak seluruhnya masuk dalam skema FLPP.

Menteri Maruarar Sirait juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam merealisasikan program ini.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mendapat pujian khusus karena kontribusinya dalam memfasilitasi kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Danantara, dan BUMN.

Dukungan penuh dari Presiden Prabowo dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program ini.