WartaJatim.CO.ID - Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mulai 17 Juni 2025.
Agenda ini dirancang untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan agar revisi KUHAP lebih berkualitas dan transparan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya untuk menerima masukan dari mahasiswa berbagai fakultas hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), Peradi, hingga sejumlah ahli pidana ternama.
Baca Juga: Kasus Korupsi Chromebook Rp 9,9 Triliun: Fiona Handayani Tiba di Kejaksaan, Apa Kata Kuasa Hukumnya?
"Kami akan menerima aspirasi dari Mahasiswa UGM, Mahasiswa FH UI, Mahasiswa FH Unila, Mahasiswa FH UBL, Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Borobudur, LPSK, Peradi hingga beberapa orang ahli pidana ternama," ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Menurut Habiburokhman, tujuan utama kegiatan ini bukan sekadar memenuhi asas partisipasi, melainkan memperkaya materi RUU KUHAP agar benar-benar berkualitas dan mudah diterima masyarakat.
Ia pun menegaskan keterbukaan dalam proses penyusunan revisi KUHAP ini, yang kerap kali disalahpahami sebagai proses tertutup.
"Justru ini undang-undang yang paling partisipatif dan transparan. Kita lakukan rapat-rapat terbuka, bahkan live streaming," tambahnya, mengingatkan bahwa transparansi dan keterlibatan publik menjadi prioritas dalam revisi ini.
Sebagai informasi, pembahasan revisi KUHAP sebelumnya sempat ditunda dan akan dilanjutkan di masa sidang berikutnya.
Dalam upaya memperbaiki KUHAP, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyampaikan lima aspek penting yang harus menjadi bagian revisi KUHAP.
Pertama, syarat pendidikan minimum bagi penyelidik dan penyidik harus berlatar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, menyesuaikan dengan ketentuan bagi advokat, jaksa, dan hakim.
Johanis menjelaskan, "Saat ini Penyelidik dan Penyidik tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum, sedangkan Advokat, Jaksa, dan Hakim sudah disyaratkan harus S1 Ilmu Hukum."
Artikel Terkait
Tempat Makan MBG Diimpor dari China, DPR Minta BGN Beralih ke Produk Lokal
DPR Desak BGN dan BPOM Awasi Tempat Makan Impor di Program MBG, Soroti Risiko Bahan Berbahaya dan Pemalsuan
Kunjungan Forkopimda Bondowoso dan DPR RI PKB Perkuat Silaturahmi dan Pembangunan di Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen
Dikabulkan! ITB Berterima kasih: Komisi III DPR RI Menyetujui Penangguhan Mahasiswa ITB Pembuat Meme AI Jokowi Prabowo
Presiden Prabowo Tanggapi Aspirasi Pensiunan Pos, Aksi 3 Juni Dialihkan Menjadi Dialog Langsung dengan DPR
Desakan Pensiunan Pos Direspons DPR, Aturan Direksi Soal Pemotongan Hak Pensiun Diminta Dibatalkan