Siap-siap! DPR Gelar RDPU Revisi KUHAP Mulai Juni, Mahasiswa dan Ahli Hukum Turun Tangan untuk Perbaikan Besar

Kedua, penghilangan penyidik pembantu agar proses penegakan hukum lebih efisien.

Baca Juga: Menteri Pertanian Pastikan Perbaikan Irigasi dan Penataan Pupuk Subsidi untuk Pulihkan Pertanian Lumajang yang Terdampak Erupsi Semeru

Ketiga dan keempat, penataan tenggang waktu penyidikan dan penanganan perkara saat tahap penuntutan agar memberikan kepastian hukum dan tidak berlarut-larut.

Kelima, pengaturan perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana agar memberikan rasa aman bagi yang melaporkan kasus.

"Pengaturan yang jelas ihwal tenggang waktu penyidikan supaya ada kepastian hukum,” ujar Johanis, menyoroti pentingnya waktu yang tegas dalam proses hukum.

Baca Juga: Hadiah Rolex untuk Timnas dari Prabowo Bukan Pakai Uang Negara, Mensesneg Tegaskan Itu Dana Pribadi

Dengan langkah ini, DPR berharap revisi KUHAP nantinya tidak hanya menjadi produk hukum yang baik di atas kertas, tetapi dapat diaplikasikan secara efektif dan menjawab kebutuhan penegakan hukum yang modern dan adil.

***