Eks Menteri Kelautan Era SBY Jadi Sosok di Balik Izin Tambang PT KSM yang Kini Dicabut Prabowo

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah RI resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Selasa, 10 Juni 2025.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga: Menteri Ara Ungkap Peran Besar Sufmi Dasco, Kuota Rumah Subsidi Cetak Rekor 350.000 Unit

Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), dan PT Nurham. Keempatnya memegang IUP Operasi Produksi (OP).

Sementara itu, satu-satunya perusahaan yang tetap dapat beroperasi adalah PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), karena memiliki izin Kontrak Karya Operasi Produksi.

Pencabutan ini dilakukan setelah meningkatnya desakan publik dan hasil investigasi lintas kementerian atas dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan Raja Ampat.

Baca Juga: Legislator Rendra Masdrajad Safaat Selaras dengan Menteri Desa, Membangun Indonesia Harus Dimulai dari Desa

Salah satu perusahaan yang terdampak, PT KSM, diketahui terafiliasi dengan keluarga konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Nama Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004–2009 pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disebut sebagai sosok penting di balik perusahaan ini.

Freddy tercatat sebagai Direktur Utama PT Kawei Sejahtera Mining. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, perusahaan ini disahkan melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0036853.AH.01.02.Tahun 2023 yang diterbitkan pada 28 Juni 2023.

PT Kawei Sejahtera Mining merupakan perseroan swasta nasional tertutup dengan jangka waktu tidak terbatas. Perusahaan ini memiliki klasifikasi usaha KBLI 07295, yakni kegiatan pertambangan bijih nikel.

Baca Juga: Menteri Pertanian Pastikan Perbaikan Irigasi dan Penataan Pupuk Subsidi untuk Pulihkan Pertanian Lumajang yang Terdampak Erupsi Semeru

Modal yang ditempatkan oleh PT KSM mencapai 200 ribu lembar saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 200 miliar. (NAR)