Pemerintah Tanggung BPJS 146 Juta Jiwa di 2026, Anggaran Kesehatan Capai Rp244 Triliun

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah memastikan akses layanan kesehatan tetap menjadi prioritas pada 2026. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), negara menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 146,4 juta jiwa dengan total biaya mencapai Rp69 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, alokasi tersebut terdiri dari 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar penuh oleh APBN, serta 49,6 juta peserta kelas III yang mendapat subsidi. “96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN dan yang mereka kelas III, tapi belum membayar penuh itu juga ditambahkan, yaitu 49,6 juta jiwa, totalnya Rp69 triliun,” ujarnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran kesehatan nasional dalam RAPBN 2026 dipatok sebesar Rp244 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai layanan publik di sektor kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan, program makanan bergizi, hingga penanganan penyakit menular.

Baca Juga: Sinergi Kominfo Bojonegoro dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Jaminan Sosial Pekerja Rentan

Salah satu program utama ialah penyediaan makanan bergizi gratis senilai Rp24,7 triliun untuk 7,4 juta ibu hamil dan balita. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp13,3 triliun untuk jaminan kesehatan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Tak hanya itu, layanan pemeriksaan kesehatan gratis turut diberikan kepada 130 juta masyarakat dengan anggaran Rp2,6 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan Rp2,9 triliun dana desa untuk penanganan stunting yang masih menjadi persoalan gizi kronis di berbagai daerah.

Di sektor infrastruktur, sebanyak Rp16,3 triliun disiapkan untuk mendukung operasional 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana. Sementara melalui mekanisme transfer ke daerah, Rp41,5 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan bagi layanan kesehatan, ditambah Rp10,9 triliun guna mendukung rumah sakit yang dikelola Kementerian Pertahanan.

Baca Juga: Warga Miskin Justru Dicoret dari BPJS, Legislator Jatim Puguh Wiji Pamungkas Minta Validasi Ulang Data PBI

Menurut Sri Mulyani, fokus anggaran kesehatan tidak hanya pada pembiayaan jaminan kesehatan, tetapi juga pencegahan penyakit. Pemerintah menargetkan pengadaan vaksin, imunisasi, serta skrining kesehatan massal, termasuk penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, tetap terjamin haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan.

(HCY)