wartajatim.co.id - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang dikenal dengan Gus Ipul, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025).
Jika permintaan tersebut mendapat persetujuan, maka total anggaran Kementerian Sosial akan meningkat dari Rp80 triliun lebih menjadi sekitar Rp92 triliun. “Pagu anggaran kita sekitar Rp80 triliun lebih, 2026,” ujar Gus Ipul usai rapat.
Baca Juga: Anggota DPR Masih Kantongi Rp65,5 Juta Meski Tunjangan Dipangkas, Dasco Sebut Demi Transparansi
Dalam pemaparan kepada DPR, ia menekankan tiga program prioritas yang menjadi fokus tambahan anggaran. Pertama, pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, dukungan untuk program Sekolah Rakyat.
Ketiga, penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran. “Target kita lebih dari 300 ribu lah kalau bisa setiap tahun keluarga penerima manfaat yang naik kelas,” jelasnya.
Selain itu, Gus Ipul menguraikan bahwa masih ada sejumlah kebutuhan yang belum tercakup dalam pagu awal, sehingga diperlukan alokasi tambahan. Salah satunya menyangkut bantuan sosial adaptif untuk menghadapi bencana.
Baca Juga: Demonstrasi Panas Depan DPR RI: Aksi #BubarkanDPR Gugat UU Kontroversial dan Tunjangan Pejabat
“Kita masih nambah minta usulan tambahan karena masih ada beberapa yang belum terakomodasi. Misalnya tentang bansos adaptif untuk keperluan bencana,” paparnya.
Tak kalah penting, ia juga menyoroti keberlanjutan program permakanan untuk lansia terlantar berusia di atas 75 tahun. Program ini telah berjalan sejak 2025 dan melayani lebih dari 100 ribu penerima manfaat dengan pemberian makan pagi dan siang setiap hari.
“Kemudian kita juga tadi menyampaikan program permakanan untuk lansia terlantar, di atas usia 75 tahun yang jumlahnya lebih dari 100 ribu. Yang tiap hari kita beli makan itu makan pagi dan makan siang. Itu kan sudah berlangsung di tahun 2025. Ini juga belum dianggarkan,” tegasnya.
Baca Juga: DPR Setujui Cukai Minuman Berpemanis Mulai 2026, Tarif Akan Dikonsultasikan Agar Tak Bebani Industri
Dengan tambahan anggaran ini, pemerintah berharap program perlindungan sosial dapat berjalan lebih optimal, terutama untuk mendukung kelompok rentan dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
(FN)
Artikel Terkait
Puan-Dasco Tanggapi Demo di Depan DPR: Siap Tampung Aspirasi hingga Lakukan Introspeksi
Imbas Demo Ricuh di DPR, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran Tuk Antisipasi Akses ke Palmerah
6 Poin Keputusan DPR Usai Rapat Pimpinan dengan Fraksi, dari Pemangkasan Tunjangan hingga Aturan Anggota Nonaktif
AHY Minta Aksi Unjuk Rasa DPR Tidak Berujung Pengerusakan Fasilitas Umum
Rumah Uya Kuya Ludes Dijarah Massa Demo DPR, Responsnya Bikin Publik Terharu