Demonstrasi Panas Depan DPR RI: Aksi #BubarkanDPR Gugat UU Kontroversial dan Tunjangan Pejabat

wartajatim.CO.ID – Ribuan mahasiswa dan pelajar menggelar aksi demonstrasi bertajuk #BubarkanDPR di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025. Mereka menilai DPR telah gagal menjalankan mandat konstitusi dan justru melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Dalam siaran pers yang dibacakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra, disebutkan bahwa DPR lebih sering melahirkan kebijakan yang merugikan publik.

“Di tengah kesengsaraan rakyat DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terus melahirkan kebijakan yang jauh dari kepentingan publik, sementara berbagai undang-undang pro rakyat yang mendesak justru diabaikan,” tegas pernyataan mereka.

Baca Juga: Sri Mulyani Angkat Bicara Usai Rumahnya Dijarah, Kenang Lukisan 17 Tahun yang Raib Dibawa Oknum Demo

Massa menyoroti regulasi seperti UU TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil, hingga rencana pengesahan RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU KUHAP, dan RUU Agraria. Sebaliknya, sejumlah regulasi yang dianggap pro rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, serta kebijakan pendidikan gratis dinilai justru terbengkalai.

Tak berhenti di situ, massa juga menolak wacana penulisan ulang sejarah, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, hingga perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang dinilai bisa melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.

Siaran pers aksi kemudian menegaskan dua tuntutan utama. Pertama, MPR didesak melakukan amandemen untuk merestrukturisasi DPR agar lebih representatif terhadap rakyat. Kedua, penghapusan tunjangan DPR sebagai bentuk penolakan terhadap pemborosan anggaran dan privilese pejabat.

Baca Juga: Puan-Dasco Tanggapi Demo di Depan DPR: Siap Tampung Aspirasi hingga Lakukan Introspeksi

“Dari akumulasi pengkhianatan politik ini, rakyat menyampaikan Resolusi #BubarkanDPR dengan dua tuntutan utama,” tulis pernyataan tersebut. Hingga malam hari, massa aksi masih berkumpul di depan Gerbang Pancasila DPR RI.

Ketegangan sempat terjadi dengan aparat kepolisian yang membuat barisan massa terpecah menjadi dua kelompok. Meski begitu, demonstran menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi hingga tuntutan mereka benar-benar didengar.

(DP)