Mendagri Tito Ungkap Kerugian Rp50,4 Miliar di Jakarta Akibat Demo, Sejumlah Gedung DPRD Rusak Parah

wartajatim.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kerugian besar akibat gelombang aksi unjuk rasa yang melanda berbagai daerah di Indonesia, khusus di DKI Jakarta kerugian fasilitas umum ditaksir mencapai Rp50,4 miliar.

Kerugian terbesar tercatat pada layanan transportasi publik. Tito menyebut ada 22 halte yang rusak dengan rincian kerugian Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar bagi Transjakarta, serta Rp5,5 miliar untuk kerusakan CCTV.

“Di DKI Jakarta, tercatat kerusakan pada 22 halte. Kerugian senilai Rp3,3 miliar dialami MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp5,5 miliar untuk CCTV,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa, 2 September 2025.

Baca Juga: Kepala BIN Klaim Indonesia Aman Usai Demo Agustus 2025, Dipanggil Prabowo ke Istana

Tito menambahkan, sejak 25 Agustus hingga awal September, ada 107 titik aksi unjuk rasa yang tersebar di 32 provinsi. Mayoritas berjalan kondusif, namun sebagian berujung kerusuhan dan aksi anarkis.

“Beberapa aksi disusupi tindakan anarkis seperti pembakaran, penjarahan, dan perusakan gedung pemerintahan,” tegasnya. Di luar Jakarta, kerusakan parah terjadi di Makassar. Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dibakar oleh oknum massa.

Kondisi serupa juga dialami Surakarta, di mana Kantor Sekretariat DPRD Solo rusak akibat aksi pembakaran. Sementara itu, di Surabaya, Gedung Negara Grahadi terbakar dan 11 pos polisi ikut rusak.

Baca Juga: AHY Minta Aksi Unjuk Rasa DPR Tidak Berujung Pengerusakan Fasilitas Umum

Dampak serupa tercatat di Jambi dengan perusakan Gedung DPRD, serta di Palembang yang menyaksikan gedung DPRD dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel terbakar. “Itulah beberapa kerusakan akibat aksi-aksi kekerasan yang ada,” ujar Tito.

Gelombang aksi massa ini dipicu oleh kritik publik terhadap besaran gaji dan tunjangan pejabat DPR RI. Namun, pemerintah mengimbau agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara damai.

Tito menegaskan, pemerintah akan menindak pelaku perusakan sekaligus membuka ruang dialog agar suara masyarakat tetap tersampaikan tanpa harus merugikan kepentingan bersama.

(DP)