Menkeu Purbaya Ungkap Rp425 Triliun Mengendap di BI, Sebut Penyebab Warga RI Sulit Cari Kerja

wartajatim.co.id - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, membeberkan temuan mengejutkan soal dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI).

Ia menyebut sebanyak Rp425 triliun dana hasil pungutan pajak dan penerimaan negara lainnya hanya tersimpan di BI tanpa bisa dimanfaatkan perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian. Menurut Purbaya, kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama masyarakat kesulitan mencari pekerjaan dalam dua tahun terakhir.

“Ratusan triliun rupiah ini hasil pungutan pajak dan penerimaan negara lain, tapi hanya mengendap dan tidak bisa dipakai perbankan,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Baca Juga: Luhut Yakini Menkeu Purbaya Mampu Realisasikan Target Ekonomi Nasional

Ia menjelaskan, uang yang terlalu lama tertahan membuat sistem keuangan menjadi kering. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tersendat, sektor riil melemah, dan lapangan kerja semakin terbatas.

“Dalam 1–2 tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” tegasnya. Langkah Tarik Dana dari BI Sebagai solusi, Purbaya mengumumkan rencana pemerintah menarik Rp200 triliun dari dana yang mengendap di BI.

Dana tersebut, katanya, akan ditempatkan di bank-bank swasta agar dapat berputar melalui penyaluran kredit. Langkah ini, sambungnya, sudah mengantongi restu dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Ucapannya Soal 17 Plus 8 Dipelintir, Janji Perbaiki Komunikasi Publik

“Bank enggak akan mendiamkan uang itu, mereka pasti mencari return lebih tinggi. Dari situlah kredit bisa tumbuh,” jelasnya. Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar memindahkan dana, melainkan juga memacu mekanisme pasar agar lebih aktif.

“Saya memaksa perbankan berpikir lebih keras supaya bisa bekerja dan mencari return,” ungkapnya.

Menkeu pun meminta BI tidak menarik kembali dana yang telah dialihkan ke perbankan swasta. Ia menilai dukungan BI terhadap langkah fiskal Kementerian Keuangan akan menjadi kunci menghidupkan kembali ekonomi nasional.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Soroti Lemahnya Serapan MBG, Kepala BGN Diminta Rutin Laporan Publik

Pernah Terjadi di Era Jokowi Purbaya juga menyinggung bahwa persoalan serupa pernah muncul di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Saat itu, pertumbuhan uang beredar hanya sekitar 7 persen, bahkan sempat stagnan hingga nol selama dua tahun.

Sebagai mantan deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Purbaya mengaku terkejut ketika Jokowi memintanya membantu menyelesaikan masalah tersebut.