DPR Kritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Tetap Pertahankan Skema Distribusi Makanan

Ia juga menyinggung adanya dugaan praktik “dapur fiktif” yang muncul akibat lemahnya pengawasan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Kondisi ini, katanya, membuat program rawan disalahgunakan.

Menanggapi kritik tersebut, Prasetyo tak menampik bahwa program MBG masih menyisakan catatan penting. Distribusi yang belum sepenuhnya rapi serta pengawasan yang masih perlu diperkuat menjadi tantangan tersendiri.

Baca Juga: BPS Lumajang Dorong Penguatan Data, Pengawasan Pangan, dan Sinergi Lintas Sektor untuk Dukung Keberhasilan Dapur Umum MBG

“Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui. Dan akan kita terus berkomunikasi untuk terus kita perbaiki,” tuturnya.

Prasetyo juga memastikan bahwa evaluasi akan terus dilakukan. Pemerintah, kata dia, tidak menutup diri terhadap masukan dari berbagai pihak selama hal itu bertujuan memperbaiki kualitas program.

Di tengah beragam usulan, pemerintah tetap berpegang pada tujuan utama MBG, yaitu memastikan anak-anak memperoleh asupan makanan bergizi. “Kita terus perbaiki, karena tujuannya agar anak-anak tetap mendapatkan makanan bergizi dan sehat,” pungkas Prasetyo.

Baca Juga: Program MBG Lumajang Tingkatkan Akses Makanan Bergizi bagi Anak, Ibu Hamil, dan Balita

Dengan dinamika yang terjadi, publik kini menanti langkah perbaikan lanjutan dari pemerintah. Apakah program MBG akan tetap berjalan dengan skema awal atau mengalami penyesuaian ke depan, hal itu akan sangat menentukan efektivitas upaya negara dalam memperkuat fondasi kesehatan generasi muda.

(CN)