Usai Kasus Keracunan, Pemerintah Kebutan Sertifikasi Dapur MBG agar Layak dan Aman

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menargetkan seluruh dapur MBG di wilayahnya tersertifikasi dalam dua pekan mendatang.

“Kalau semuanya lancar, proses SLHS ditargetkan selesai dua minggu ke depan,” ujarnya.

Selain itu, pelatihan bagi ribuan penjamah makanan juga digelar untuk memastikan tata laksana dapur berjalan sesuai standar.

“Targetnya sekitar 8.000 orang akan kami latih terus agar bisa mengelola tata laksana di SPPG-nya masing-masing,” tambah Ani.

Baca Juga: Demi Lancarkan Distribusi MBG, Pemerintah Bagi-Bagi Insentif: Guru Rp100 Ribu, Kader KB hingga TPK Dapat Tambahan

Polri Turun Awasi Keamanan Pangan

Di sisi lain, aparat kepolisian ikut melakukan pendampingan untuk memastikan keamanan pangan. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menegaskan pihaknya membantu proses investigasi di daerah-daerah yang mengalami kasus keracunan.

“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani oleh Polda masing-masing. Kita melakukan asistensi supaya bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan itu sendiri,” ujarnya.

Masih Banyak Tantangan di Lapangan

Meski langkah-langkah pembenahan telah dilakukan, sejumlah pengelola dapur mengaku masih menghadapi kendala di lapangan. Mulai dari keterbatasan fasilitas, tenaga terlatih, hingga proses verifikasi yang memakan waktu.

Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Makin Marak, DPR Bongkar Fakta Mengejutkan: 18 dari 19 SPPG Bermasalah Tak Punya Sertifikat

Beberapa daerah bahkan belum memiliki panduan teknis seragam untuk memenuhi standar fisik dapur, seperti ventilasi dan sistem drainase.

Meski begitu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Tujuannya, agar cita-cita memberikan gizi layak bagi anak-anak Indonesia tidak tercoreng oleh lemahnya pengawasan di lapangan.

(ASR)