WartaJatim.CO.ID- Keluhan petani di Kalimantan Selatan terkait rendahnya harga gabah kembali mencuat.
Mereka merasa kesulitan menjual hasil panen ke Badan Urusan Logistik (Bulog), meski harga gabah anjlok jauh di bawah standar pemerintah.
Sejumlah petani melaporkan bahwa harga jual gabah hanya dihargai sekitar Rp5.000 per kilogram, jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Baca Juga: Petani Protes Harga Gabah, Menteri Amran Pecat Oknum BULOG yang Main dengan Tengkulak
Ketimpangan harga ini dinilai merugikan petani dan menimbulkan kegelisahan di tingkat akar rumput.
Permasalahan ini pun menjadi perhatian Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori.
Dalam dialog bersama Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, yang ditayangkan dalam program Q&A Metro TV pada Senin, 21 April 2025, Khudori mempertanyakan koordinasi lintas lembaga terkait penyerapan gabah oleh Bulog.
"Pak Menteri sempat ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kan? Waktu itu sempat mendengar langsung keluhan petani yang kesulitan menjual gabah ke Bulog," ujar Khudori dalam acara tersebut.
Ia juga menyinggung bahwa Bulog bukanlah institusi yang berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Pertanian.
“Publik mempertanyakan, Bulog itu bukan otoritas Menteri Pertanian, begitu juga urusan pasar. Bisa dijelaskan?” tanya Khudori lebih lanjut.
Baca Juga: Panen Raya Padi di Jombang: Bupati Warsubi dan Bulog Dukung Kesejahteraan Petani dengan Harga Stabil
Menanggapi hal tersebut, Menteri Amran menjelaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga adalah kunci menyelesaikan persoalan agrikultur yang kompleks.