wartajatim.CO.ID – Harga beras di pasaran yang semakin mahal justru menjadi anomali di tengah gencarnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog.
Fenomena ini disoroti langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengingat operasi pasar biasanya efektif menekan harga hanya dalam hitungan pekan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjalankan program SPHP sejak 2022.
Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, program kali ini belum menunjukkan dampak signifikan terhadap stabilisasi harga.
“Sejak 2022 sampai 2025, kita sudah terbiasa menyalurkan SPHP. Tapi baru tahun ini, meski sebulan dijalankan, harga tetap naik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).
Ia menambahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, operasi pasar Bulog hanya membutuhkan waktu dua pekan untuk menekan harga beras. Namun kini, meskipun SPHP sudah berjalan selama sebulan penuh, harga justru terus merangkak naik.
“Tahun lalu dua minggu saja harga langsung turun. Sekarang sudah sebulan jalan, bukannya turun malah naik,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Tomsi meminta pemerintah daerah (pemda) segera memperluas distribusi SPHP agar manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Mentan Amran Pastikan Beras Premium Aman Meski Ada Penurunan Kualitas
Ia menekankan pentingnya percepatan distribusi sebagai kunci agar gejolak harga tidak semakin meluas. Program SPHP 2025 dijadwalkan berlangsung dari Juli hingga Desember dengan target penyaluran 1,3 juta ton beras.
Berdasarkan hitungan Kemendagri, dibutuhkan distribusi sekitar 216 ribu ton per bulan atau 7.100 ton per hari. Namun realisasi hingga saat ini masih jauh dari target. Data Perum Bulog mencatat distribusi baru mencapai 38.811 ton atau sekitar 2,94 persen dari total pagu.
Dari jumlah tersebut, penyaluran terbesar dilakukan ke pengecer di pasar rakyat sebanyak 13.528 ton atau 34,86 persen. Selain itu, penyaluran melalui instansi pemerintah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) tercatat sebesar 13.115 ton, sementara distribusi lewat pemda atau GPM daerah mencapai 4.114 ton.
Bulog juga menyalurkan 208.870 kilogram beras ke koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta sekitar 146.000 kilogram ke jaringan ritel modern. Dengan capaian distribusi yang masih rendah, pemerintah berharap pemda bisa lebih aktif mempercepat penyaluran.
Langkah ini dianggap penting agar stabilisasi harga benar-benar tercapai dan masyarakat bisa mendapatkan akses beras dengan harga terjangkau.