WartaJatim.CO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melarang penggunaan makanan ultra processed food (UPF) atau makanan kemasan pabrik.
Sebagai gantinya, BGN akan menggandeng UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan kebijakan baru ini bukan sekadar soal pemenuhan gizi, tetapi juga dukungan terhadap ekonomi rakyat.
“Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Soroti Lemahnya Serapan MBG, Kepala BGN Diminta Rutin Laporan Publik
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menambahkan, olahan daging seperti sosis, nugget, burger dan produk sejenis akan mengutamakan bahan dari UMKM yang bersertifikat halal, SNI, terdaftar BPOM, serta memiliki masa edar maksimal satu minggu.
“Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan,” tuturnya.
Tegas Tolak Produk Pabrikan
Nanik juga mengingatkan dapur MBG agar tak lagi mengandalkan produk roti pabrikan. “Dapur MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya pemilik pabrik roti,” tegasnya saat jumpa pers, Jumat (26/9/2025).
Baca Juga: DPR Kritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Tetap Pertahankan Skema Distribusi Makanan
Ia memberi contoh, roti untuk MBG bisa dibuat oleh ibu-ibu murid sendiri. “Jadi, roti itu dibuat oleh ibunya dan dimakan anaknya,” ujarnya.
Kecuali susu kemasan, BGN hanya mengizinkan produk pabrikan jika tidak tersedia alternatif lokal.
Respons Kritik Menu Spaghetti dan Burger
Terkait kritik menu spaghetti dan burger yang dilontarkan ahli gizi Tan Shot Yen pada rapat Komisi IX DPR, BGN menjelaskan menu tersebut bukan hidangan rutin.
Baca Juga: Ratusan Siswa Keracunan Massal MBG di 6 Daerah, Publik Desak Evaluasi Program Makanan Gratis