WartaJatim.CO.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi menyeluruh menyusul kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa.
Said mengusulkan agar fasilitas kantin sekolah direhabilitasi dan dialihfungsikan sebagai dapur MBG. Dengan begitu, dapur hanya melayani kebutuhan siswa di sekolah tersebut, bukan untuk ribuan porsi lintas wilayah.
“Bebannya terlalu berat kalau 3.000 porsi. Diselesaikan saja 1.000 atau pemerintah mengambil posisi ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, langkah ini akan meringankan beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini menyiapkan hingga 3.000 porsi per hari. Selain itu, higienitas dan sanitasi akan lebih mudah diawasi jika dapur dikelola langsung oleh sekolah.
“Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian dicek sanitasinya, dan cakupannya hanya di sekolah itu saja. Itu akan lebih luar biasa,” ujarnya.
Soroti Kasus Keracunan Ribuan Siswa
Evaluasi mendesak dilakukan setelah insiden keracunan massal menimpa sekitar 5.620 siswa di berbagai daerah. Pemeriksaan menemukan sejumlah makanan MBG terkontaminasi bakteri akibat pengolahan tidak higienis dan bahan pangan tidak segar.
“Muncul isu tentang anggarannya. Saya berpendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh, silakan evaluasi. Tidak hanya anggaran, tapi mekanismenya, juga expert yang menangani soal gizi,” jelas Said.
Ia juga menyinggung soal kapasitas penyimpanan bahan pangan. Dengan produksi ribuan porsi per hari, SPPG dinilai tak mampu menjamin kualitas makanan tanpa fasilitas penyimpanan memadai.
“Kalau 3.000 porsi itu, saya tidak yakin kalau SPPG tidak punya cool storage. Tiba-tiba belanja harian, walah, tidak akan punya kemampuan,” tegasnya.
Baca Juga: Program MBG Disorot Usai Kasus Keracunan Massal, Pemerintah Janji Perbaikan Menu dan Pengawasan
Program Prioritas Pemerintah