WartaJatim.CO.ID – Paket bantuan sosial (bansos) pangan pemerintah yang selama ini berisi beras 10 kilogram, sebentar lagi akan dilengkapi dengan minyak goreng 2 liter.
Penambahan ini disetujui langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Usulan tambahan bansos itu pertama kali disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, yang menilai beras 10 kg saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. “Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Said Abdullah Usul Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG usai 5.620 Siswa Keracunan
Said menjelaskan, pihaknya semula ingin mengusulkan 5 liter minyak goreng per keluarga. Namun, dengan asumsi harga Rp14.000–Rp16.000 per liter, nilainya bisa lebih mahal dari beras yang dibagikan, sehingga diputuskan hanya 2 liter.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya langsung menyatakan kesanggupannya. “Kalau Bapak tambah 2 liter, saya pikir kami sanggup,” ujarnya. Ia menegaskan tambahan bansos akan dibiayai dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang penyerapannya rendah.
Purbaya juga mengingatkan bahwa anggaran K/L yang tidak terpakai hingga akhir tahun akan ditarik kembali ke kas negara. Dana tersebut nantinya dialihkan untuk program sejenis agar lebih tepat sasaran.
Program bansos beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter ini ditargetkan menjangkau 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk pelaksanaannya pada Oktober–November 2025.
Sebelumnya, Purbaya dalam rapat perdana bersama DPR pada 10 September 2025 juga menegaskan akan membentuk tim khusus untuk memantau serapan anggaran.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran… kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat,” katanya.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Ajukan Tambahan Rp12 Triliun ke DPR, Fokus untuk Bansos Tepat Sasaran dan Lansia
Kebijakan tambahan bansos ini diharapkan bisa membantu masyarakat rentan sekaligus mendorong penyerapan anggaran negara yang selama ini kerap berjalan lambat.
(***)