WartaJatim.CO.ID — Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan yang menimpa ribuan anak di berbagai daerah.
Fokus utama kini tertuju pada percepatan sertifikasi laik sehat bagi dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga awal Oktober, ribuan dapur ditargetkan memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk memastikan setiap makanan yang disajikan aman dikonsumsi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Pol Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pelatihan besar-besaran terhadap penjamah makanan di Bandung.
“Isinya materi-materi untuk meningkatkan kualitas para relawan penjamah makanan,” ujar Sony di Bandung, Sabtu (4/10/2025).
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan standar operasional prosedur (SOP) agar seluruh dapur MBG memenuhi ketentuan higienitas.
“Kami menekankan agar semua SPPG melaksanakan SOP yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.
Baca Juga: BGN Bantah Isu 5.000 Dapur MBG Fiktif, Ungkap Sebenarnya Hanya Usulan yang “Rollback”
Kemenkes Percepat Penerbitan SLHS
Dari sisi kebijakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya telah menyederhanakan mekanisme penerbitan SLHS untuk mempercepat sertifikasi ribuan dapur MBG.
“Dalam minggu ini kita sudah ada penyederhanaannya supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG,” kata Budi Gunadi saat rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).
Ia menegaskan bahwa percepatan ini juga melibatkan koordinasi lintas kementerian agar pemerintah daerah bisa lebih cepat menindaklanjuti proses di lapangan.
Baca Juga: Polemik UPF di Program MBG: DPR Desak Larangan Total, BGN Diminta Konsisten Dukung UMKM Lokal
DKI Jakarta Target Dua Minggu Rampung