WartaJatim.CO.ID - Pemerintah tengah memfinalisasi aturan baru mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Regulasi ini dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dan memastikan distribusi makanan bergizi di seluruh daerah berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa penyusunan aturan tersebut sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Mengenai tata kelola program MBG, mudah-mudahan satu minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Usai Kasus Keracunan, Pemerintah Kebutan Sertifikasi Dapur MBG agar Layak dan Aman
Ia menegaskan, regulasi ini akan memperjelas pembagian tugas antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait agar pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih.
“Nanti bagian tugas antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan koordinasi seperti apa akan kita selesaikan dalam satu minggu ini,” tambahnya.
Meski sempat menuai kritik akibat sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut Presiden Prabowo secara tegas meminta percepatan pelaksanaan program tersebut.
“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan, karena banyak anak dan orang tua yang menantikan program ini,” ujar Dadan. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan saat ini bertujuan memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) MBG akan selesai dalam waktu dekat. Ia menjelaskan, penyusunan regulasi melibatkan lintas kementerian dan memperhatikan masukan publik setelah mencuatnya kasus keracunan massal.
“Minggu ini harus selesai. Tapi bukan karena Perpres belum ada, kemudian program tidak jalan. Kan tidak,” ujar Prasetyo di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).