PHK Massal di Jawa Timur Meningkat, Puguh Wiji Pamungkas Desak Pemprov Bertindak Cepat

WartaJatim.CO.ID - Meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur menjadi isu serius yang memerlukan perhatian segera.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan perlunya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur guna meredam dampak negatif terhadap perekonomian serta stabilitas sosial di wilayah tersebut.

"Sepanjang 2024, menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, sebanyak 8.394 pekerja dari 21 kabupaten/kota mengalami PHK. Bahkan, Jawa Timur berada di posisi kelima nasional dalam jumlah PHK terbanyak tahun lalu," ungkap Puguh pada Jumat (7/3/2025).

Baca Juga: Jatim Peringkat 2 Perceraian Nasional, Puguh Wiji Pamungkas DPRD Jatim Dukung Program Kursus Pengantin Kemenag

Selain itu, laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur berencana melakukan PHK dalam waktu dekat.

Jika situasi ini tidak segera ditangani, maka peningkatan jumlah pengangguran akan sulit dihindari, berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang lebih kompleks.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur per Agustus 2024 mencapai 5,2 persen, atau sekitar 1,1 juta orang menganggur.

Baca Juga: Puguh Wiji Pamungkas Dorong Pemprov Jatim Atasi Disparitas Pendidikan

Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,9 persen.

Kenaikan PHK ini terutama terjadi di sektor manufaktur, tekstil, elektronik, dan ritel.

Banyak perusahaan mengalami kesulitan akibat penurunan permintaan pasar, biaya produksi yang meningkat, serta dampak inflasi yang membuat daya beli masyarakat melemah.

“Kita tidak ingin Jawa Timur menghadapi krisis tenaga kerja yang berujung pada peningkatan masalah sosial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus segera bertindak,” tegasnya.

Baca Juga: Puguh Wiji Pamungkas Dukung Rencana Khofifah-Emil untuk Jawa Timur

Puguh turut menyoroti ketidaksesuaian antara visi "Gerbang Baru Nusantara" yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim—yang menitikberatkan peningkatan investasi serta penciptaan lapangan kerja—dengan fakta di lapangan yang justru memperlihatkan lonjakan kasus PHK.

“Ini menjadi ironi. Pemerintah daerah mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di saat yang sama banyak perusahaan justru berencana melakukan PHK. Situasi ini harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.