Pemkot dan DPRD Surabaya Resmi Sahkan P-APBD 2025, Program Pro Rakyat Tetap Jadi Prioritas Utama Meski Dana Transfer Turun

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Surabaya akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya pada Jumat (29/8/2025).

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kota Surabaya, Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, didampingi tiga wakil ketua, yaitu Laila Mufidah, Arif Fathoni, dan Bahtiar Rifai.

Baca Juga: Santuni Lansia, Puguh Foundation Bagikan 100 Nasi saat Program Jumat Berkah di Bululawang

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turut hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah untuk membahas arah kebijakan anggaran daerah.

Dalam pandangan akhirnya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa penyusunan dokumen P-APBD 2025 telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Penyusunan ini juga berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga: ACC Hadir di GIIAS Surabaya Tawarkan Bunga 2,3%

"Selanjutnya Raperda ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat guna dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum Raperda ini ditetapkan menjadi Perda,” kata Wali Kota Eri.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari berbagai pihak dalam proses penyusunan Raperda P-APBD 2025.

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, arahan, serta ketulusan hadirin semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dari awal hingga akhir," imbuhnya.

Baca Juga: Dari Desa untuk Indonesia, Puguh DPRD Jatim Titip Pesan Penting bagi Generasi Muda

Meski dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan, Eri memastikan bahwa program-program pro rakyat akan tetap berjalan tanpa pengurangan.

"Jadi memang seperti kita ketahui dana transfer di mana-mana turun, makanya kita juga di Surabaya ada perbedaan, ada penurunan. Tapi dengan itu kita sudah lakukan tapi yang terpenting untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.