Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegaskan Transparansi Pajak Parkir Lewat Pemasangan CCTV di Area Usaha

WartaJatim.CO.ID - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya dalam membangun iklim bisnis yang berlandaskan kejujuran dan keterbukaan.

Upaya itu diwujudkan melalui pemasangan Close Circuit Television (CCTV) di lokasi usaha oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memantau pembayaran pajak parkir.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri menjelaskan bahwa kamera pengawas tersebut tidak dipasang di area kasir, melainkan di area parkir luar yang menjadi fasilitas usaha.

Baca Juga: Pemkot Surabaya dan TPID Gelar Tanam Serentak Cabai serta Bawang Merah untuk Kendalikan Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

Ia menekankan, langkah ini bukan bentuk tekanan terhadap pengusaha, melainkan sarana transparansi agar kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan adil.

“Surabaya itu didasarkan dengan budaya arek, budaya arek itu keterbukaan. Saya merasa tidak etis kalau pemerintah datang hanya untuk menunggu atau mencegat, padahal pancasila mengajarkan kita saling menghargai. Kalau ada usaha kita hargai dengan cara apa? Dengan kejujuran,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi di Balai Kota, Rabu (20/8/2025).

Menurut Eri, ketentuan mengenai pajak parkir sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah terbaru.

Baca Juga: Pemkot Surabaya dan Bea Cukai Musnahkan 11,1 Juta Rokok Ilegal Senilai Rp16,6 Miliar untuk Tekan Kerugian Negara

Berdasarkan aturan itu, besaran pajak parkir yang wajib diserahkan ke Pemerintah Kota Surabaya adalah sebesar 10 persen dari tarif parkir, lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yang mencapai 20 persen.

Sebagai contoh, apabila tarif parkir kendaraan roda dua ditetapkan Rp2.000, maka Rp200 masuk ke kas daerah. Dana tersebut kemudian digunakan untuk mendukung program pelayanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat.

Pemasangan CCTV di area parkir diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat terkait jumlah kendaraan yang masuk dan keluar.

Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Malang dan Kemenko PM Siapkan Migran Center untuk Perlindungan serta Pemberdayaan Pekerja Migran

Dengan adanya data visual, pemerintah juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Jumlahnya berapa, ayo sama-sama terbuka. Jangan sampai nanti pemerintah datang seperti ‘maling’ atau menuduh. Saya ingin ada kedekatan antara pemerintah dan masyarakatnya, di situlah akan ada kesejahteraan dan keindahan di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.